Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah menawarkan program rumah subsidi bagi wartawan, namun ditolak oleh tiga organisasi jurnalis, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).
Mereka khawatir program ini bisa mengurangi independensi dan daya kritis jurnalis, serta menilai tidak seharusnya satu profesi diistimewakan dibanding yang lain dalam program semacam ini.
Daripada memberi jalur khusus perumahan, pemerintah sebaiknya menjamin upah layak bagi jurnalis.
“Subsidi rumah mestinya bukan berdasarkan profesi tapi untuk warga yang membutuhkan dengan kategori penghasilan, apapun profesinya,” ucap Reno Esnir selaku Ketua Umum PFI, dikutip dari Kompas, Ahad (20/4).
Baca Juga: Tidak Ketinggalan, Sebanyak 1.000 Unit Rumah Subsidi Bakal Disiapkan Untuk Wartawan
Sementara itu Ketua Umum AJI, Nany Afrida mengatakan “Jika jurnalis mendapatkan rumah dari Komdigi, tidak bisa dielakkan kesan publik bahwa jurnalis sudah tidak kritis lagi. Maka sebaiknya program ini dihentikan saja, biarlah teman-teman mendapatkan kredit lewat jalur normal seperti lewat Tapera atau bank.”
Semua warga negara, termasuk jurnalis, membutuhkan rumah, sehingga syarat kredit rumah sebaiknya berlaku sama tanpa membedakan profesi.
“IJTI mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian kepada jurnalis, tapi berharap pemerintah bisa membantu pers dengan berbagai regulasi yang bisa membangun ekosistem media dengan baik,” kata Ketua Umum IJTI, Herik Kurniawan.
Karena itu, AJI, IJTI, dan PFI menolak program kredit rumah subsidi khusus jurnalis. Mereka menilai jurnalis sebaiknya mengikuti jalur umum seperti warga lainnya.
Pemerintah seharusnya fokus pada penyediaan rumah terjangkau dan memastikan perusahaan media mematuhi UU Tenaga Kerja agar jurnalis sejahtera dan bisa mengakses kredit rumah secara mandiri.
“Termasuk memastikan upah minimum jurnalis, memperbaiki ekosistem media dan menghormati kerja-kerja jurnalis,” ujar Nany Afrida.
(Kompas)
