Jakarta, mu4.co.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini meminta pemerintah mengaudit sekitar 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul temuan potensi pemborosan anggaran hingga Rp1 triliun per bulan.
Ia menekankan pentingnya investigasi terhadap dugaan kejanggalan pembayaran serta meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pencairan dana dilakukan sesuai ketentuan dan pengeluaran riil setiap dapur.
Jika ditemukan pelanggaran, SPPG terkait diminta diberi sanksi, termasuk penghentian operasional sementara. Selain itu, Yahya juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar kasus serupa tidak terulang dan pengelolaan anggaran lebih efisien.
“Ini momentum bagi BGN untuk berbenah diri, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Jangan sampai kasus kelebihan bayar atau pemborosan terjadi lagi ke depan. BGN harus konsisten dengan kebijakan untuk melakukan efisiensi,” jelas Yahya dikutip dari detik news, Ahad (14/6).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengungkap jumlah dapur program MBG membengkak jauh dari rencana awal. Di luar wilayah 3T, jumlah titik meningkat dari 21 ribu menjadi 27.877, sementara di wilayah 3T melonjak dari target 2.000 menjadi 8.617 titik.
Kelebihan jumlah dapur tersebut diduga terkait praktik jual beli titik dan berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran hingga sekitar Rp1 triliun per bulan atau Rp12 triliun per tahun. Karena itu, Zulhas meminta BGN segera melakukan penataan dan pembenahan.
(Detik News)
