Jakarta, mu4.co.id – Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mendorong Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengevaluasi seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperkuat tata kelola perusahaan pelat merah.
Menurutnya, evaluasi terhadap PT Pos Indonesia yang mengungkap dugaan persoalan tata kelola hingga rekayasa keuangan menunjukkan komitmen Danantara menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Firnando menegaskan, setiap temuan hasil evaluasi maupun due diligence harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku dengan tetap menghormati proses audit dan ketentuan hukum.
Baca Juga: Dirut PT Pos Indonesia Daud Joseph Mengundurkan Diri Setelah 3 Bulan Menjabat
Ia menilai evaluasi menyeluruh diperlukan untuk mendukung agenda transformasi BUMN agar lebih sehat, efisien, berintegritas, dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Firnando berharap evaluasi Danantara terhadap PT Pos Indonesia menjadi awal pembenahan tata kelola di seluruh BUMN. Menurutnya, transformasi BUMN tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja bisnis, tetapi juga harus didukung tara kelola yang baik, sistem pengawasan yang kuat, serta budaya integritas untuk mencegah terulangnya persoalan serupa.
“BUMN mengelola aset dan uang rakyat, sehingga setiap kebijakan dan pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan akuntabel,” ujar Firnando dikutip dari Kompas, Selasa (7/7).
Firnando menegaskan Komisi VI DPR RI akan terus mengawasi kinerja Danantara dan seluruh BUMN sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. Ia menyebut, pengawasan yang konsisten diperlukan untuk memastikan proses transformasi BUMN berjalan akuntabel dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kami akan terus memantau dan mengawasi kinerja Danantara serta seluruh BUMN agar tata kelola perusahaan negara semakin baik dan persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari,” tutur Firnando.
Sebelumnya, Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas menyatakan PT Pos Indonesia tengah dibenahi secara menyeluruh.
Hasil due diligence dan evaluasi menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang terakumulasi selama bertahun-tahun, termasuk indikasi penyimpangan dan dugaan rekayasa keuangan yang kini ditindaklanjuti melalui audit dan investigasi sesuai ketentuan.
Danantara menegaskan seluruh temuan akan ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai proses hukum.
(Kompas)
