Jakarta, mu4.co.id – Dokumen pertahanan Amerika Serikat dilaporkan bocor dan memuat rencana kebebasan melintas di wilayah udara Indonesia untuk operasi darurat, respons krisis, dan latihan militer.
Kesepakatan itu disebut terkait pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump. Namun, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah Indonesia maupun DPR RI karena informasi masih bersumber dari dokumen yang belum terverifikasi.
“Belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Indonesia maupun Amerika Serikat. Dengan demikian, Komisi I DPR RI belum dapat memberikan komentar lebih jauh sebelum ada kejelasan resmi dari pihak pemerintah,” ucap Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, dikutip dari Liputan6, Selasa (14/4).
Baca Juga: Negosiasi AS dan Iran Belum Capai Kesepakat. Selat Hormuz Jadi Sebab Utamanya!
Pemerintah menegaskan akan terus memantau isu kedaulatan ruang udara. Ia juga menyatakan akses militer asing sangat sensitif dan harus melalui mekanisme resmi, transparan, serta sesuai hukum nasional, aturan internasional, dan prinsip kedaulatan negara.
“Setiap perubahan mekanisme izin, apalagi yang bersifat menyeluruh tanpa persetujuan per kasus, harus melalui kajian mendalam dan persetujuan politik yang jelas,” ujar Dave.
(Liputan6)
