Banjarmasin, mu4.co.id – Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mulai diuji coba di berbagai wilayah, termasuk di Banjarmasin. Seperti yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan (DKP Kalsel).
Pihaknya membagikan 200 kilogram ikan patin kepada guru dan menyelenggarakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa sekolah dasar di Banjarmasin, sekaligus menggencarkan kampanye Gemar Makan Ikan (Gemarikan) pada Jumat (13/12/2024) lalu.
Sebanyak 2.000 kotak makanan bergizi berbahan ikan patin dibagikan kepada siswa di 4 sekolah, yakni SDN Karang Mekar 1, SDN Karang Mekar 5, SDN Sungai Andai 1, dan SDN Kebun Bunga 4.
Adapun terkait kesiapan anggaran program tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman mengatakan untuk sementara ini ditempatkan pada anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) untuk tahun anggaran 2025.
“Sembari menunggu kepastian tentang aturan untuk pembebanan program Makan Bergizi, maka daerah sementara menempatkan pada anggaran BTT untuk tahun anggaran 2025,” kata Ikhsan, Rabu (18/12/2024).
Baca juga: Program Makan Bergizi Akan Diluncurkan di 932 Lokasi, Ini Penjelasan Badan Gizi Nasional!
Sementara itu, untuk target siswa di Banjarmasin yang dapat mengikuti program tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Baihaqi menyebut ada sekitar 88 ribu siswa yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik). “Berkenaan dengan MBG, kami di Disdik berharap seluruh siswa SD dan SMP negeri dan swasta di Banjarmasin dapat diberikan,” ungkapnya.
Diketahui, Pemprov Kalsel telah menyiapkan anggaran Rp 300 miliar dari APBD 2025 untuk mendukung program makan bergizi gratis, namun dana tersebut hanya mampu mencakup 400 ribu siswa dari total 1,3 juta siswa di Kalsel.
Meski demikian diketahui sebelumnya, anggaran MBG bakal dipatok hanya Rp 10.000 per anak, lebih rendah dari yang sebelumnya yaitu dialokasikan sebesar Rp15.000 per anak. Dan sebelumnya pelaku usaha jasa boga juga menuturkan bahwa dengan anggaran Rp 10.000 per porsi per anak akan sulit bagi mereka menyediakan makanan sebagaimana standar pemerintah.
(banjarmasinpost.co.id)
