Jakarta, mu4.co.id – Din Syamsuddin mengingatkan agar PP Muhammadiyah berhati-hati dengan tawaran izin tambang dari pemerintah untuk ormas keagamaan.
“Sebagai warga Muhammadiyah saya mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menolak tawaran Menteri Bahlil/Presiden Joko Widodo itu,” kata Din dilansir dari TimesIndonesia, Selasa (4/6/2024).
Ketum PP Muhammadiyah periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini menilai, pemberian itu lebih banyak mudharat dari pada maslahatnya. “Muhammadiyah harus menjadi penyelesai masalah bangsa, bukan bagian dari masalah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemberian konsesi tambang untuk ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah memang dapat dinilai positif sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada mereka.
“Namun, hal demikian sangat terlambat, dan motifnya terkesan untuk mengambil hati. Maka, su’uzon tak terhindarkan,” jelasnya.
Baca juga: Din Syamsuddin Hadiri Konferensi Ulama Dunia di Aljazair, Tegaskan Pentingnya Perilaku Berkemajuan
Ia menyampaikan, dirinya sudah meminta Presiden Jokowi untuk menanggulangi ketidakadilan ekonomi antara kelompok segelintiran yang menguasai aset nasional di atas 60 persen dan umat Islam yang terpuruk dalam bidang ekonomi.
“Tapi, Presiden (Jokowi) menjawab bahwa hal itu tidak mudah. Saya katakan mudah seandainya ada kehendak politik. Yang saya mintakan hanya pemerintah melakukan aksi keberpihakan dengan menciptakan keadilan ekonomi dan tidak hanya memberi konsesi kepada pihak tertentu,” ujarnya.
Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti sudah menanggapi terkait dengan kebijakan Presiden Jokowi yang memberikan izin usaha tambang khusus ormas keagamaan.
Baca juga: Abdul Mu’ti Jadi Pembicara dalam Dialog Perdamaian Sant’Egidio di Berlin, Jerman
Abdul Mu’ti mengatakan, bahwa hal tersebut adalah sepenuhnya kewenangan dari pemerintah. Namun, ia meyakini bahwa izin tersebut tidak lantas diberikan begitu saja. “Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan,” katanya.
Ia juga menegaskan, bahwa sampai saat ini tidak ada pembicaraan pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang.
“Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia juga menyampaikan, bahwa Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan juga negara.
