Jakarta, mu4.co.id – Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) menargetkan pembukaan layanan pengaduan konflik agraria dalam 100 hari kerja. Kepala BRAN Dedi Prasetyo menyebut laporan yang masuk nantinya akan dipilih sesuai kewenangan BRAN maupun Kementerian ATR/BPN.
“Pengaduan ini penting ya, helpline ini juga semua pengaduan di masyarakat juga bagian daripada nanti yang akan kami komunikasikan. ‘Oh, ini bagian BRAN. Oh, ini bagian yang harus kami teruskan kepada Kementerian ATR/BPN agar Kementerian ATR/BPN menyelesaikan’,” ungkap Dedi dikutip dari detik properti, Rabu (14/10).
Layanan pengaduan atau hotline akan dibuka secara berjenjang dari kabupaten, provinsi, hingga pusat. Kementerian ATR/BPN akan menangani terkait sengketa tanah, sedangkan konflik agraria yang berdampak luas menjadi kewenangan BRAN.
Sistem hotline ini masih menunggu terbitnya Perpres tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN, yang juga ditargetkan rampung dalam 100 hari kerja.
Baca Juga: Mulai Februari 2026, Girik Tidak Berlaku Lagi dan Tanah Harus Didaftarkan Jadi SHM. Begini Caranya!
Di sisi lain, BRAN telah berkoordinasi dengan Badan Bank Tanah terkait rencana distribusi 22.000 hektare lahan reforma agraria, yang bersumber dari 30 persen aset dan Hak Guna Usaha (HGU) yang masuk dalam aset badan tersebut.
“Harus ada yang bisa kami eksekusi ya, khususnya masuk ke dalam reforma agraria atau land reform yang akan kita nanti teruskan kepada masyarakat. Jadi 22.000 hektare ini, jangan semuanya diserahkan di tahun 2027. Tapi tahun ini ada bagian yang bisa masuk ke dalam program 100 hari saya dalam reforma agraria yang bisa kami tindaklanjuti,” jelasnya.
BRAN turut menargetkan penyelesaian 10 konflik agraria prioritas dalam 100 hari kerja dengan melibatkan kementerian terkait. Lembaga ini juga menyiapkan rencana strategis 2026–2029, termasuk sistem anggaran dan sumber daya manusia (SDM).
Baca Juga: Mulai 17 Agustus, ATR/BPN Targetkan Balik Nama Sertifikat Tanah Selesai Maksimal 10 Hari!
Sementara itu, tugas utama BRAN ialah membangun sistem satu data reforma agraria untuk memastikan ketersediaan lahan bagi berbagai sektor, termasuk pembangunan rumah subsidi maupun nonsubsidi. Data tersebut nantinya dapat menjadi acuan kementerian terkait dalam menentukan lokasi pembangunan sesuai kebutuhan.
Tugas berikutnya ialah menetapkan prioritas redistribusi tanah sesuai dengan kebutuhan, bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, dan kementerian terkait.
BRAN juga berfokus menangani konflik agraria struktural melalui koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari penyelesaian yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Detik properti)
