Jakarta, mu4.co.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari mengusulkan motor listrik dimanfaatkan secara maksimal, bahkan berencana untuk menghibahkan motor listrik itu ke guru-guru honorer di daerah.
Arumsari menyebutkan produk yang sudah dianggarkan saat kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana oleh negara itu semestinya bisa dimanfaatkan dengan maksimal.
“Iya, nanti gini kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan ya, lalu poinnya sebenarnya gini, secara keseluruhan ya bukan cuma motor nih. Semua yang sudah dibelanjakan di 2025, termasuk IT sebenarnya kami inginnya itu dimaksimalkan, ya. Ini bukan cuma untuk untuk motor lah itu nanti mungkin ada kebijakan tertentu,” kata Arumsari di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/06/2026).
Ia mengatakan aset yang telah dibelanjakan menggunakan uang negara harus dimaksimalkan. “Tapi poinnya nggak cuma itu, tuh kemarin kan sempat ada dibilang laptop, dibilang IoT (Internet of Things), CCTV dan sebagainya yang sudah memang sudah terlanjur dibayar dimaksimalkan. Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya, kami sisir anggarannya yang bunyinya dan kurang lebih output-nya akan sama dengan yang 2025 kami bilang no. Itu nggak ada lagi di 2026,” tambahnya.
Baca juga: Anggaran MBG Disorot. Tablet, Motor, hingga Kaos Kaki Total Triliunan. Segini Rinciannya!
Mendengar usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menyatakan setuju dengan pendapat agar sepeda motor listrik tersebut dimanfaatkan semaksimal mungkin karena sudah dibayar oleh negara.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut,” kata Yahya, Jumat (18/06/2026).
Lebih lanjut, Yahya menyebut sejak awal dirinya tak setuju dengan pengadaan 21 ribu unit motor listrik di era kepemimpinan eks Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya, Lodewyk Pusung hingga Sony Sonjaya. Menurutnya, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) atau pengelola dapur tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja.
“Sejak awal saya tidak menyetujui dan menyesalkan pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN. Karena tidak diperlukan bagi SPPI pengelola dapur. Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” ujarnya.
Yahya juga mengaku bahwa Komisi IX DPR yang merupakan mitra kerja pengawasan BGN tidak mendapat informasi sejak awal pengadaan motor listrik itu. Ia menyinggung harga motor yang dimark-up hingga vendor tidak memiliki dealer.
“Komisi IX tidak pernah mendapat laporan dan informasi mengenai pengadaan motor listrik tersebut sehingga tidak bisa melakukan pengawasan. Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya, yang paling disesalkan harganya dimark-up,” pungkasnya.
(detik.com)
