Jakarta, mu4.co.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku hingga kini belum ada kepastian terkait lahan tambang yang dijanjikan oleh pemerintah untuk diberikan kepada organisasi tersebut.
Padahal Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39/2025 yang mengatur mekanisme pengelolaan tambang oleh koperasi, organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan Usaha Mikro Kecil (UKM).
Diketahui bahwa hingga saat ini, PP Muhammadiyah belum memperoleh lahan tambang yang akan dikelola sebagai implikasi dari terbitnya peraturan pemerintah tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia telah bertemu dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk membahas Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk badan usaha yang dimiliki organisasi tersebut.
“Iya, sedikit (bahas IUP tambang),” ujar bahlil dilansir dari laman fraksigolkar, Senin (13/10).
“Kalau NU kan sudah, Muhammadiyah masih dalam proses,” tambah Ketua Fraksi Golkar tersebut.
Ketua PP Muhammdiyah Anwar Abbas mengatakan Muhammadiyah saat ini hanya bisa menunggu keputusan dari Menteri ESDM terkait dengan lokasi tambang yang diberikan.
“Posisi Muhammadiyah sekarang adalah menunggu keputusan dari Kementerian ESDM karena pembicaraan tentang tambang ini sudah cukup lama berjalan, sekitar 1,5 tahun,” ujarnya dilansir dari bloomberg technoz, Senin (13/10).
Baca juga: PP Muhammadiyah Bakal Kelola Eks Tambang Adaro di Kalsel!
“Akan tetapi, yang jelas, apapun opsi yang disampaikan pemerintah kepada Muhammadiyah, kami akan bicarakan dengan Pak Bahlil sebagai Menteri ESDM tentang mana yang terbaik. Beliau pernah bilang akan beri yang terbaik untuk Muhammadiyah, dan saya percaya akan ucapan itu,” tambahnya.
Di sisi lain, Bahlil mengungkapkan bahwa Muhammadiyah berpotensi batal mengelola tambang batu bara bekas PKP2B milik PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO), atau yang dikenal sebagai PT Adaro Energy Indonesia Tbk.
“Kan tim saya lagi mengecek, kemarin kita dorong untuk ke eks Adaro, tetapi setelah dicek, data sementara yang masuk ke saya agaknya masih harus butuh pendalaman,” ujarnya.
(Bloomberg Technoz, suara, fraksigolkar)
