Jakarta, mu4.co.id – Penghasilan anggota DPR RI yang disebut mencapai Rp100 juta per bulan kembali jadi sorotan publik.
Sekjen DPR Indra Iskandar menegaskan tidak ada perubahan gaji maupun tunjangan, gaji DPR masih mengacu pada PP Nomor 75 Tahun 2000 serta surat edaran Sekjen DPR tahun 2010.
Gaji pokok anggota DPR sebenarnya relatif kecil, yaitu Rp4,2 juta per bulan, bahkan di bawah UMP DKI Jakarta. Namun, total penghasilan membesar berkat beragam tunjangan dan fasilitas, mulai dari tunjangan jabatan, kehormatan, hingga rumah.
Baca Juga: Ungkap Pajak Gaji Anggota DPR Ditanggung Negara, Ekonom Desak Menkeu Ubah Aturan!
Dilansir dari CNN pada Kamis (4/9), tunjangan DPR per bulan diatur Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015. Berikut rinciannya:
1. Tunjangan kehormatan
– Ketua badan atau komisi Rp6.690.000
– Wakil ketua badan atau komisi Rp6.450.000
– Anggota Rp5.580.000
2. Tunjangan komunikasi intensif
– Ketua badan atau komisi Rp16.468.000
– Wakil ketua badan atau komisi Rp16.009.000
– Anggota Rp15.554.000
3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran
– Ketua badan atau komisi Rp5.250.000
– Wakil ketua badan atau komisi Rp4.500.000
– Anggota Rp3.750.000
4. Tunjangan istri/suami Rp420.000
5. Tunjangan anak Rp168.000
6. Tunjangan jabatan Rp9.700.000
7. Tunjangan beras Rp30.090/jiwa
8. Tunjangan PPh pasal 21 Rp 2.699.813
9. Bantuan langganan listrik dan telepon 7.700.000
10. Tunjangan uang sidang/paket Rp2.000.000
12. Tunjangan rumah Rp50.000.000
Lantas bagaimana perbandingan gaji DPR RI dengan gaji anggota DPR negara lain?
Malaysia
Berdasarkan Undang-Undang Anggota Parlemen (Remunerasi) 1980, gaji bulanan anggota parlemen Malaysia berkisar 11.000–13.000 ringgit atau Rp42,5–50,2 juta.
Dengan tambahan berbagai tunjangan, total penghasilan bisa mencapai 25.700 ringgit atau sekitar Rp99,4 juta per bulan. Tunjangan itu mencakup kehadiran sidang, hiburan, bahan bakar, dan beberapa tunjangan lainnya.
Jepang
Pada 2020, gaji pokok anggota DPR Jepang mencapai 1,29 juta yen per bulan atau sekitar Rp142,4 juta, dengan total Rp1,7 miliar setahun.
Baca Juga: Gaji DPR Naik Capai Rp3 Juta Per Harinya, Jauh di Atas Rata-Rata Rakyat!
Mereka juga menerima bonus tahunan 6,35 juta yen, serta tunjangan bebas pajak, komunikasi, transportasi, dan akomodasi senilai 12 juta yen per tahun. Jika digabungkan, total pendapatan tahunan anggota DPR Jepang mencapai 33,8 juta yen atau sekitar Rp3,72 miliar (rata-rata Rp310 juta) per bulan.
Amerika Serikat
Anggota DPR AS memperoleh gaji pokok US$174 ribu per tahun atau sekitar Rp2,84 miliar (Rp218,4 juta per bulan). Jabatan pimpinan mendapat lebih tinggi, yakni Ketua DPR US$223.500 (Rp3,65 miliar) dan posisi lainnya US$193.400 (Rp3,16 miliar) per tahun.
Besaran ini tidak berubah sejak 2009 karena penolakan terhadap penyesuaian otomatis berdasarkan biaya hidup.
Thailand
- Gaji pokok: 854.760 baht/tahun (Rp428 juta), atau 71.230 baht/bulan (Rp35,6 juta).
- Tunjangan dasar: 507.960 baht/tahun (Rp254,7 juta), atau 42.330 baht/bulan (Rp21,2 juta).
- Total pendapatan tetap: 113.560 baht/bulan (Rp56,9 juta) tanpa bergantung pada jumlah rapat.
Adapun tambahan insentif, yaitu:
- 1.500 baht (Rp752 ribu) per rapat komite tetap.
- 800 baht (Rp401 ribu) per rapat ad-hoc (maksimal dua rapat/hari).
Sementara itu, kompensasi pimpinan DPR menerima lebih besar, yaitu:
- Ketua: Rp63 juta/bulan
- Wakil Ketua: Rp58 juta/bulan
Pimpinan parlemen juga mendapat fasilitas tambahan seperti tunjangan transportasi, kesehatan, rawat inap, operasi, hingga 120.000 baht (Rp60 juta) per tahun.
Vietnam
Vietnam memiliki sistem berdasarkan gaji pokok pegawai negeri sipil dengan koefisien jabatan, sehingga semakin tinggi jabatan maka semakin besar pula gajinya.
Setelah reformasi per Juli 2024, gaji pokok legislator Vietnam yaitu sekitar 2,34 juta dong/bulan (Rp1,44 juta). Namun, tidak tersedia angka spesifik terbaru untuk total pendapatan legislatifnya.
Filipina
Gaji pokok DPR Filipina sebesar 273.912 peso (Rp78 juta) per bulan. Selain itu, anggota DPR juga mendapatkan RATA (Representation Allowance + Transportation Allowance), yaitu insentif yang menutup biaya menjalankan tugas terkait representasi dan mobilitas sebagai anggota parlemen.
DPR Filipina juga mendapat insentif District Allocation yaitu untuk kebutuhan operasional legislasi di daerah mereka masing-masing. Namun, angka-angka tersebut tidak disebutkan dalam data yang terhimpun.
(CNN, Liputan6)
