Banjarmasin, mu4.co.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan (Disdikbud Kalsel) mulai memperkuat program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C untuk memperluas akses belajar sekaligus menekan angka putus sekolah.
Setiap kabupaten/kota mendapat alokasi Rp500 juta guna mendukung operasional pendidikan non formal bagi warga yang belum menuntaskan sekolah formal. Program ini merupakan bagian dari janji Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel, Muhidin–Hasnuryadi Sulaiman, di bidang pendidikan.
Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, menegaskan pendidikan kesetaraan masuk tiga prioritas utama, bersama pembangunan pesantren modern dan peningkatan mutu pendidikan.
Baca Juga: Sosok Galuh Tantri Kepala Dinas Pendidikan Kalsel yang Baru, Ini Profilnya!
“Anggaran Rp500 juta per kabupaten/kota disiapkan untuk mendukung operasional Paket A, B, dan C bagi masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan formal. Kami sudah memiliki data anak-anak yang putus sekolah,” ungkap Galuh dikutip dari Radar Banjarmasin, Selasa (17/2).
Dana disalurkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan difokuskan bagi anak yang sudah terdata. Pemerintah provinsi telah menyiapkan data sasaran, sementara pelaksanaan di lapangan melibatkan kolaborasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota agar efektif dan merata.
Program dijalankan berbasis data anak putus sekolah, dengan target menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan.
Keberhasilan program akan diukur melalui capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan 2026–2027 dari Kemendikdasmen. Disdikbud Kalsel menargetkan pendidikan kesetaraan ini mampu menaikkan rata-rata lama sekolah sekaligus memperkuat kualitas SDM secara berkelanjutan.
(Radar Banjarmasin)
