Yaman, mu4.co.id – Presiden Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman, Rashad al-Alimi, mengumumkan status darurat nasional sekaligus membatalkan perjanjian keamanan dengan Uni Emirat Arab (UEA).
Keputusan tersebut disertai dekret terpisah yang menetapkan status darurat selama 90 hari, termasuk penerapan blokade udara, laut, dan darat selama 72 jam.
“Perjanjian Pertahanan Bersama dengan Uni Emirat Arab dengan ini dibatalkan,” demikian bunyi pernyataan tersebut, Selasa (30/12/2025).
Diketahui, langkah tersebut diambil setelah koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang terlibat dalam konflik Yaman mengumumkan telah menyerang pengiriman senjata dari UEA yang ditujukan bagi kelompok separatis di selatan.
Baca juga: Kapal Perang Jalalat Al-Malik Saud Diluncurkan, Arab Saudi Mantap Jadi Sekutu Utama Non-NATO AS!
Sebelumnya, kelompok separatis Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council (STC), yang didukung Abu Dhabi, dilaporkan telah melancarkan operasi militer besar-besaran sepanjang bulan ini. Pasukan STC bergerak cepat di wilayah selatan Yaman dan berhasil menguasai sebagian besar Provinsi Hadramawt yang kaya sumber daya, serta wilayah luas di provinsi tetangganya, Mahrah.
Alimi pun memerintahkan pasukan STC untuk segera menyerahkan wilayah yang mereka kuasai kepada pasukan yang didukung Arab Saudi. Ia menyebut pergerakan separatis itu sebagai sebuah pemberontakan yang tidak dapat diterima sekaligus memperingatkan bahwa langkah tersebut mengancam keutuhan negara.
Konfrontasi antara pemerintah Yaman dan STC itupun berisiko semakin memecah belah pemerintahan yang sejak awal telah rapuh dan terfragmentasi. Di dalam tubuh pemerintah sendiri terdapat faksi-faksi yang didukung oleh kekuatan Teluk berbeda, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dua negara kaya minyak yang memiliki kepentingan strategis masing-masing di Yaman.
(cnbcindonesia.com)
