Jakarta, mu4.co.id – Dalam rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, pada Senin (8/12/2025), Ketua Komisi I DPR Utut Adianto mengusulkan adanya Menteri Bencana di Indonesia.
“Artinya memang ke depan ini mungkin kalau Ibu bisa ngomong sama Pak Presiden, ada perlunya juga disampaikan mungkin sudah adanya Menteri Bencana,” ujar Utut dikutip dari tayangan Youtube Komisi 1 DPR RI, Jum’at (12/12).
“Jadi ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir, Dirjen Angin Topan, dan dirjen satu lagi apa,” tambahnya.
Usulan tersebur ia sampaikan agar di Indonesia ada kementerian yang fokusnya untuk penanggulangan bencana, karena saat ini Indonesia dilanda sejumlah bencana. Bukan hanya di Sumatra, Utut menyampaikan bahwa Banjarnegara tempat daerah pemilihannya (dapil) di Jawa Tengah VII juga habis dilanda bencana.
Baca juga: Mensos: Penggalangan Donasi Bencana Wajib Izin Pemerintah dan Diadakan Audit!
“Di Jateng, di dapil kami sesungguhnya sama Bu. Di Banjarnegara, dapil saya yang wafat (akibat bencana) 17, yang belum ketemu 11,” ujarnya.
Utut menilai saat ini Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) dinilai tidak kuat untuk mengatasi kejadian-kejadian seperti bencana ini.
“Karena kalau angkanya sekarang ini, APBN jelas enggak kuat. Karena APBN itu konsepnya belanja, bukan menabung. Sementara ini kan hanya keluar pada saat keluar,” ujar Utut tanpa menjelaskan lebih detail.
Sebelumnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Koordinator Juru Bicara Badan Pemennagan Nasional (BPN), Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkingan jika pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan membentuk kementerian khusus kebencanaan.
Baca juga: Rapat Paripurna DPR Sahkan RAPBN 2026, Total Belanja Negara Rp 3.842,7 T. Berikut Rinciannya!
“Lebih teknis, Pak Prabowo ingin mendorong kementerian khusus terkait kebencanaan. Ada contohnya beberapa negara yang terkait dengan ini, Rusia, beberapa negara lain itu terkait dengan kebencanaan. Itu diharapkan,” ujarnya dilansir dari kompas, Jum’at (12/12).
Hal itu disampaikan karena Prabowo-Sandiaga menaruh perhatian besar terhadap mitigasi becana dan pascabencana, serta pemerintah dinilai saat ini kurang paham terkait penanganan bencana alam, padahal Indonesia merupakan salah satu negara kawasan lingkaran api.
Dengan adanya kementerian khusus bencana tersebut, maka akan ada anggaran kebencaan. Tidak hanya itu, juga ada edukasi mengenai bencana ke masyarakat, khususnya terhadap tindakan pertama yang dilakukan jika terjadi bencana.
“Pertama dari sisi anggaran, kebijakan kita akan fokus pada maksimalisasi anggaran kebencanaan. Kedua dari sisi kesadaran kolektif masyarakat, kita akan dorong literasi kebencanaan, jadi ada literasi kebencanaan di tengah masyarakat apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” jelas Dahnil.
(kompas)
