Jakarta, mu4.co.id – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, mengusulkan agar nantinya rekrutmen calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hanya menerima lulusan S1 untuk meningkatkan kualitas dan integritas aparat kepolisian.
Usulan ini disampaikan sebagai respons atas meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai kasus yang melibatkan oknum kepolisian, mulai dari kekerasan, pelanggaran hukum, hingga penyalahgunaan wewenang yang merusak citra Polri.
Menurut Hinca, standar pendidikan minimal SMA dalam seleksi anggota Polri sudah tidak relevan dengan tantangan zaman dan kompleksitas penegakan hukum. Ia menilai banyak anggota Polri yang terlatih secara fisik, tetapi kurang wawasan hukum, etika, dan keterampilan komunikasi sosial, sehingga rentan melakukan kesalahan dalam tugas.
Baca Juga: Polri Diusul Ditempatkan di Bawah Kemendagri, Ini Kata Pakar!
Ia menekankan bahwa pendidikan perguruan tinggi diharapkan dapat melahirkan polisi yang tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga memiliki integritas moral dan kapasitas intelektual yang lebih baik.
“Kalau ingin polisi yang modern, punya etika tinggi, dan paham hukum dengan baik, maka kita juga harus mulai dari hulunya: tingkatkan standar rekrutmen. Minimal S1,” ungkap Hinca dikutip dari Redaksiku, Kamis (31/7).
Dalam beberapa tahun terakhir, citra Polri tercoreng oleh kasus kekerasan, pemerasan, suap, hingga narkoba, termasuk keterlibatan perwira tinggi dalam pembunuhan berencana.
Hinca menilai hal ini menunjukkan lemahnya pembinaan, terutama pada kualitas rekrutmen dan pendidikan anggota Polri.
Baca Juga: UU Polri Direvisi, Batas Usia Pensiun Kapolri Bakal Diperpanjang
“Kalau ada polisi yang brutal atau menyimpang, itu bukan hanya soal pengawasan internal. Itu juga soal bagaimana kualitas dasar mereka saat masuk pertama kali ke institusi ini,” ujar Hinca.
Hinca menegaskan integritas dan profesionalisme polisi tidak bisa dibentuk hanya lewat pelatihan singkat, tetapi perlu dimulai sejak lulus pendidikan tinggi.
Ia mengusulkan agar kurikulum Polri lebih menekankan hukum, HAM, komunikasi publik, dan psikologi.
Usulan ini mendapat beragam respons publik dan dinilai sebagai langkah berani untuk reformasi Polri. Jika diterapkan, kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas SDM dan legitimasi Polri di mata masyarakat.
(Redaksiku)
