New York, mu4.co.id – Majelis Umum yang terdiri dari 193 negara melakukan pemungutan suara sebagai bentuk survei global terhadap dukungan terhadap usaha Palestina untuk bergabung sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah Amerika Serikat melakukan veto di Dewan Keamanan PBB pada bulan sebelumnya.
Dalam sidang istimewa Majelis Umum PBB di New York pada Jum’at (10/5), terdapat sembilan negara yang menolak mendukung upaya Palestina unruk menjadi anggota penuh PBB.
Kesembilan negara itu antara lain, Argentina, Ceko, Hongaria, Israel, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, dan Amerika Serikat.
Sementara itu, 21 negara memilih untuk abstain dan mayoritas, yaitu 142 negara, mendukung resolusi yang menegaskan untuk menerima Palestina sebagai anggota penuh PBB dan menganjurkan Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan masalah ini kembali secara cermat.
Resolusi itu tidak secara langsung menyatakan bahwa Palestina akan menjadi anggota PBB, karena langkah itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan PBB terlebih dahulu.
Baca Juga: DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina, Kemenlu RI Angkat Suara!
Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB tujuh bulan setelah konflik antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, serta saat Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, suatu tindakan yang dianggap ilegal oleh PBB.
“Kami menginginkan perdamaian, kami menginginkan kebebasan,” ungkap Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, kepada Majelis sebelum pemungutan suara, dikutip dari Kompas pada Ahad (12/5).
“Suara ya adalah suara untuk eksistensi Palestina, tidak menentang negara mana pun. Ini adalah investasi dalam perdamaian. Memilih ya adalah hal yang benar untuk dilakukan,” ucapnya.
Sedangkan Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, berkata lain.
“Selama begitu banyak dari Anda yang ‘membenci Yahudi’, Anda tidak benar-benar peduli bahwa Palestina tidak ‘cinta damai’,” ungkapnya yang berbicara setelah Mansour, kepada rekan-rekannya sesama diplomat.
Erdan menuduh majelis tersebut merusak Piagam PBB, sambil menggunakan mesin penghancur kertas kecil untuk merusak salinan Piagam tersebut di mimbar. Setelah pemungutan suara, Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, menyatakan kepada Majelis Umum bahwa tindakan sepihak di PBB dan di lapangan tidak akan membantu memajukan solusi dua negara.
“Pemungutan suara kami tidak mencerminkan penentangan terhadap kenegaraan Palestina; kami telah sangat jelas bahwa kami mendukungnya dan berusaha untuk memajukannya secara bermakna. Sebaliknya, ini adalah pengakuan bahwa kenegaraan hanya akan datang dari proses yang melibatkan negosiasi langsung antara kedua belah pihak,” ucapnya.
Sumber: Kompas
