Jakarta, mu4.co.id – Bank Dunia (World Bank) melaporkan 60,3% atau sekitar 171,91 juta penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin, berdasarkan acuan garis kemiskinan untuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas, dengan standar sebesar $ 6,85 PPP per kapita per hari.
Berkaitan dengan hal itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menanggapi bahwa data yang dipaparkan Bank Dunia tidak bisa dipukul rata untuk menentukan tingkat kemiskinan suatu negara. Menurutnya, masing-masing negara memiliki garis kemiskinan (national poverty line) sesuai dengan keunikan, maupun karakteristik dari negara tersebut, seperti perhitungan di Indonesia, dengan menggunakan garis kemiskinan nasional sebesar $ 2,15 PPP per kapita per hari.
“Bank Dunia sendiri juga menyampaikan bahwa global poverty line yang ditetapkan oleh Bank Dunia itu tidak sekonyong-konyong langsung harus diterapkan oleh masing-masing negara,” beber Amalia, Rabu (30/04/2025).
Baca juga: Bank Indonesia Beli SBN Dengan Total Rp80,98 Triliun. Untuk Apa?
Amalia mencontohkan seperti di Indonesia, secara nasional juga memiliki standar kemiskinannya sendiri, berdasarkan masing-masing daerah yang memiliki garis kemiskinan yang berbeda-beda juga sesuai situasi dan kondisi daerah itu sendiri.
“Waktu kita menghitung angka kemiskinan basisnya bukan national poverty line, tetapi angka kemiskinan di masing-masing provinsi yang kemudian kita agregasikan menjadi angka nasional. Dengan demikian kita bisa menunjukkan bahwa standar hidup di provinsi DKI tidak akan sama dengan standar hidup di provinsi misalnya Papua Selatan,” terangnya.
Dirinya pun menyimpulkan data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia harus dimaknai lebih bijak, sebab tidak ada kewajiban suatu negara menerapkan perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia.
(detik.com)
