Jakarta, mu4.co.id – Penyebaran nyamuk Wolbachia kini tengah menjadi isu panas masyarakat, masih banyak yang mempertanyakan keberhasilan program nyamuk tersebut untuk menekan kasus DBD di Indonesia.
Oleh karena itu, sejumlah elemen masyarakat melakukan demo untuk menghentikan program penyebaran nyamuk Wolbachia karena dianggap menimbulkan masalah baru, yang bertempat di depan kantor Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).
Perwakilan masyarakat yang melakukan demo tersebut diantaranya yaitu, Pegiat Kesehatan Kun Wardana dan Siti Fadilah Supari, Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat, Ketua Presidium Forum Negarawan Sri Eko Galgendu, dan sejumlah masa lainnya.
Baca juga: Dinkes DKI Jakarta Pastikan Penyebaran Nyamuk Wolbachia Aman untuk Manusia
Pegiat Kesehatan Kun Wardana menyampaikan hingga saat ini belum ada kajian yang jelas mengenai program penyebaran nyamuk wolbachia tersebut, dan dapat memberikan dampak yang buruk untuk kesehatan serta lingkungan.
Menurutnya Wardana pemerintah harusnya melakukan manajemen resistensi terkait dampak jangka panjang dari nyamuk tersebut. Ia menjelaskan, studi di Yogyakarta belum cukup untuk membuktikan keamanan nyamuk Wolbachia. Perlu ada studi menyeluruh di wilayah lain, seperti, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Kupang dan Bontang.
“Harus lakukan manajemen resistensi nasional. Kita harus lihat apa risikonya, apakah si nyamuk bisa semakin resisten dan bermutasi menjadi tidak terkendali? Harus dilihat secara jangka panjangnya,” jelasnya.
Baca juga: 60 Ribu Telur Nyamuk Wolbachia dikirim Ke Ujungberung Bandung
“Jadi tolong dihentikan dulu sampai ada kejelasan kalau misalnya ada yang salah kita terima tapi bagaimana kalau kita benar,” tambahnya.
Kemudian Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kemal Taruc mengatakan pihaknya akan membuka komunikasi kepada Kemenkes untuk memperjelas masalah tersebut dan mengklarifikasi masyarakat. “Jadi kesepakatan dari yang terlibat (masyarakat) ini perlu didengar dan kemudian mereka (Kemenkes) bertanggung jawab,” tuturnya.
Kemal juga menyebut, pihaknya akan segera menjalankan peran sebagai fasilitator, yang akan memberikan rekomendasi kepada Kemenkes untuk dapat mempertimbangkan program ini lebih lanjut.
“Kita membuat peta manajemen risiko, kalau dia siap bertanggungjawab melakukan itu, ya silakan. Kita umumkan, publik mau enggak begitu? (Kita) enggak bisa membatalkan, Presiden yang bisa,” ujar Kemal.
Sumber: cnbcindonesia.com
