Jakarta, mu4.co.id – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyoroti rencana Kementerian Haji dan Umrah menerapkan skema war ticket untuk pendaftaran haji. Ia menilai kebijakan ini perlu kajian sosiologis, termasuk melihat latar belakang calon jemaah. Jika didominasi kalangan mampu, menurutnya perlu ada pembatasan.
“Kajian-kajian sosiologisnya juga penting, umpamanya kalau war ticket terus yang akan berburu ini siapa? Pemburu tiket ini orang-orang kaya kan? Berarti si orang kaya tidak harus dibatasi juga. Kalau diberi ruang bebas, maka orang-orang tidak akan berhaji. Maka akan ada kecemburuan juga,” jelas Marwan dikutip dari SindoNews, Ahad (12/4).
Ia menyebut bahwa Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengatur masa tunggu 10 tahun bagi mereka yang sudah pernah menunaikan ibadah haji.
“Kenapa begitu? Mengasih ruang kepada orang-orang yang tidak sanggup berburu tiket, kira-kira begitu,” tutur Marwan.
Ia tidak mempermasalahkan wacana skema war ticket dari Kemenhaj, namun menegaskan kebijakan itu harus dikaji matang agar tidak menimbulkan keresahan dan mungkin memerlukan perubahan undang-undang.
“Kalau tidak, nanti resah orang. Kita harus mengubah Undang-Undang,” ucapnya.
(SindoNews)
![Rapat persiapan Lomba Desain Motif Sasirangan [LDMS] 2026](https://mu4.co.id/wp-content/uploads/2026/04/IMG_8602-300x196.jpeg)
