Palangka Raya, mu4.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran, telah mengusulkan mengenai pemekaran wilayah di Provinsi Kalteng yang saat ini merupakan provinsi terluas di Indonesia dengan luas sekitar 153 ribu km², yang terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota.
Sabran mengharapkan dukungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Otonomi Baru (DOB) terhadap aspirasi masyarakat mengenai hal tersebut.
“Kami menginginkan Papua diberikan keleluasaan, Kalimantan Tengah pun menginginkan itu, paling tidak dibagi dua. Kami ingin mempercepat pembangunan,” ucap Sabran disela acara Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Kalteng Periode 2023-2025, Selasa (24/10/2023).
“Pemekaran ini sangat dipentingkan sekali, Pak. Menurut saya, Kalteng ini sumber daya alamnya sangat luar biasa. Kalau tidak dikelola dengan baik dan tidak dimekarkan. Kami menginginkan, Papua diberi keleluasaan, kami Kalimantan Tengah juga menginginkan itu, paling tidak dibagi dua,” tambahnya.
Sabran menyebut pemekaran wilayah itu diperlukan semata-mata untuk percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Baca juga: Pemekaran Kabupaten di Kotabaru Ditunda, Ini Alasannya!
Menanggapi harapan Gubernur Kalteng tersebut, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin merespons positif. Ia mengakui bahwa saat ini masih sedang moratorium pemekaran daerah otonomi baru, kecuali Papua. Namun, Wapres berjanji jika moratorium dibuka selama beliau masih menjabat, Kalteng akan menjadi prioritas pertama.
“Kalau saya masih jadi wakil presiden, kalau nanti moratorium (pemberhentian sementara) dibuka, Kalimantan Tengah yang pertama akan dikembangkan. Kalau dibuka, jadi doakan saja mudah-mudahan moratoriumnya dibuka,” ucap Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Selasa (24/10/2023).
Kendati demikian, pemerintah pusat akan melihat berbagai usulan yang disampaikan oleh daerah dan akan selektif, karena sebelumnya pernah ada daerah yang sebenarnya belum siap, namun tetap dimekarkan dan akhirnya kondisinya tidak optimal.
Ma’ruf Amin juga menyebut banyak daerah yang meminta pemekaran wilayah, tidak hanya tingkat satu, tetapi juga tingkat dua. Namun, semua itu akan terlebih dahulu dilihat dari sisi rasionalitasnya, memungkinkan atau tidaknya dimekarkan.
Sumber: antaranews.com, setda.kalteng.go.id
