Usai Efesiensi Anggaran, Kemenkeu Buka Blokir Anggaran 99 Kementerian dan Lembaga Mencapai Rp 129 Triliun

Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah membuka blokir anggaran senilai Rp 129 triliun untuk 99 kementerian dan lembaga (K/L), usai efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 rampung dilaksanakan, agar belanja negara dapat lebih tepat sasaran dan mendukung program-program strategis.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menyebut pembukaan blokir anggaran akan dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan pada K/L yang baru terbentuk dan K/L hasil restrukturisasi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu juga bagi K/L yang menjalankan program prioritas pemerintah seperti pendidikan, pertanian, cetak sawah, dan pembangunan infrastruktur.

Adapun dana yang dicairkan akan digunakan untuk belanja pegawai hingga operasional masing-masing K/L tersebut. “Kalau lihat angkanya sudah mencapai kurang lebih Rp 129 triliun sampai dengan saat ini,” ungkapnya, Selasa (17/06/2025).

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani Umumkan Diskon Tarif Listrik 50 Persen Dibatalkan! Menteri ESDM Sebut Tidak Terlibat

Dengan pembukaan blokir itu pun diharapkan belanja negara dapat lebih optimal dan pelaksanaan program prioritas dapat segera terwujud, sebab pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dilaporkan, realisasi belanja negara baru mencapai 28,1 % dari target APBN 2025 atau sebesar Rp 1.016,3 triliun, yang turun tipis dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 1.145,3 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp 694,2 triliun atau 25,7 % dari pagu APBN 2025 yang sebesar Rp 2.701,4 triliun. Sementara belanja untuk transfer ke daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp 322 triliun atau 35 % dari target APBN 2025.
(kompas.com)