Sidoarjo, mu4.co.id – Ambruknya musala Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, pada 29 September 2025, menarik perhatian nasional. Publik menyoroti aspek keamanan bangunan yang diduga belum memenuhi standar keselamatan.
Setelah kejadian ini, Kementerian Agama (Kemenag) mengungkap banyak pesantren masih kekurangan dana untuk melakukan pembangunan.
Kini, dikabarkan bahwa Ponpes Al Khoziny akan dibangun kembali menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil alih pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny. Meski berada di bawah kewenangan Kemenag, proyek ini sementara akan ditangani langsung oleh Kementerian PUPR.
“Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya pondok pesantren itu ada di Kementerian Agama ya. Cuma kan ini kondisi darurat, yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk,” ungkap Menteri PU Dody Hanggodo, dikutip dari Radar Pasuruan, Jum’at (10/10).
Dody optimistis pembangunan kembali Ponpes Al Khoziny dapat dibiayai dari APBN, meski tidak menutup peluang keterlibatan pihak swasta. Yayasan yang menaungi ponpes tersebut juga mengelola Institut Agama Islam (IAI) Al Khoziny.
Sementara itu, Menag Nasaruddin Umar mengakui bahwa sejumlah pesantren masih menghadapi kendala pendanaan.
“Sekarang ini kita harus proaktif mencari anggaran. Di Kementerian Agama, 90 persen sekolah yang dikelola adalah swasta,” ungkap Menag Nasaruddin Umar.
“Beda dengan Dikti dan Dinas, tanahnya, bangunan semua diselesaikan oleh negara. Kita Kemenag hanya memberikan sedikit anggaran sebatas yang ada di Kemenag, di madrasah itu,” lanjutnya.
Nasaruddin menyebut, minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di pesantren terus meningkat karena dinilai lebih aman dan mampu membentuk karakter saleh. Namun, banyak pesantren masih kekurangan fasilitas akibat keterbatasan anggaran, sementara jumlah pesantren mencapai 42 ribu di seluruh Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan akan melakukan audit terhadap bangunan pesantren, terutama yang berusia di atas 100 hingga 200 tahun, bekerjasama dengan Kementerian PUPR.
“Audit bangunan lalu kita carikan anggaran untuk renovasinya, yang tua dulu, yang rawan dulu. Mana yang diprioritaskan adalah yang paling rawan lalu yang paling tua,” ujar Cak Imin.
Ia menambahkan bahwa Presiden telah memberi arahan untuk segera mencari solusi bagi pesantren yang kekurangan dana. Pemerintah kini tengah mendata pesantren yang tergolong rawan agar segera mendapat anggaran untuk pembangunan atau renovasi.
(Radar Pasuruan)
