Jakarta, mu4.co.id – Koalisi masyarakat sipil dan Aliansi BEM Seluruh Indonesia menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2).
Aksi ini menolak kebijakan pemerintah yang dianggap menjauh dari keadilan sosial dan demokrasi. Mereka menentang pemangkasan anggaran pendidikan serta revisi UU Kejaksaan, Polri, dan TNI.
“Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya,” ujar Koordinator BEM SI, Satria, dikutip dari detik news, Rabu (19/2).
Satria juga menyatakan bahwa massa aksi menuntut evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional yang bermasalah serta menolak revisi Undang-Undang Minerba. Ia menilai beberapa revisi Undang-Undang berpotensi mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.
Baca Juga: Peringatan Darurat Kembali Muncul, Kali Ini Dengan Istilah PENTOL. Berikut Detailnya!
Menurutnya, berbagai lembaga negara berlomba-lomba meminta kewenangan berlebihan melalui revisi UU Polri, Kejaksaan, dan TNI.
Dalam revisi UU Polri, kepolisian berupaya memperluas kewenangannya untuk mengawasi konten di media sosial. Sementara itu, revisi UU Kejaksaan bertujuan memperkuat hak imunitas jaksa yang sebenarnya sudah diatur dalam regulasi yang berlaku saat ini.
“Rencana revisi terhadap berbagai UU tersebut berbahaya dan menyimpang dari prinsip persamaan diahadapan hukum karena harusnya semua warga dan aparat negara tidak boleh mendapatkan imunitas itu,” ucapnya.
“Sementara rencana revisi UU TNI akan memberi ruang untuk militer masuk kembali dalam penegakan hukum seperti masa lalu. Padahal hingga saat ini militer belum tunduk pada peradilan umum, dan lagi-lagi kondisi tersebut sangat berbahaya untuk demokrasi,” sambungnya.
Mahasiswa juga menuntut pencabutan peran multifungsi ABRI, mengkritik banyaknya TNI dan Polri aktif yang menduduki jabatan sipil dan dinilai melanggar demokrasi serta menyimpang dari tugas utama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
Adapun 13 tuntutan dalam aksi Indonesia Gelap, sebagai berikut:
- Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis: Mahasiswa menuntut pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan bebas dari intervensi politik. Pemangkasan anggaran pendidikan juga harus dibatalkan.
- Reforma Agraria Sejati: Proyek Strategis Nasional (PSN) yang merampas tanah rakyat harus dicabut. Reforma agraria yang adil dan berpihak pada rakyat kecil harus diwujudkan.
- Tolak Revisi UU Minerba: Revisi UU Minerba dinilai sebagai alat pembungkaman kritik akademis. Mahasiswa menuntut agar revisi tersebut dibatalkan.
- Hapus Dwifungsi ABRI: Keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat demokrasi. Mahasiswa menuntut penghapusan dwifungsi ABRI.
- Sahkan RUU Masyarakat Adat: Perlindungan hukum atas tanah dan budaya masyarakat adat harus dijamin melalui pengesahan RUU Masyarakat Adat.
- Cabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025: Inpres ini dianggap merugikan rakyat, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan.
- Evaluasi Total Program MBG: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik.
- Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen: Kesejahteraan dosen harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset: Mahasiswa mendesak pemerintah untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset untuk memberantas korupsi.
- Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan: Revisi UU ini berpotensi menguatkan impunitas aparat dan memperlemah pengawasan.
- Efisiensi dan Rombak Kabinet: Borosnya pejabat negara harus diatasi dengan efisiensi anggaran dan perombakan kabinet.
- Tolak Revisi Tata Tertib DPR: Revisi tata tertib DPR dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.
- Reformasi Kepolisian: Kepolisian harus direformasi untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
(Detik News, Liputan6)