Jakarta, mu4.co.id – Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang dibuat oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) meraih sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO 27001, yaitu standar internasional untuk keamanan informasi.
Sertifikasi ini diterbitkan oleh International Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC) pada 31 Januari 2025, menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan haji bagi jemaah Indonesia.
Dirjen PHU Hilman Latief menyatakan bahwa perolehan ISO 27001 adalah bagian dari upaya Kemenag dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan haji, terutama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan data jemaah.
“Tentu saja dengan terbitnya sertifikat ISO ini, Ditjen PHU dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola e-Government khususnya sistem keamanan data jemaah haji,” ujar Hilman dikutip dari Detik Hikmah, Rabu (19/2).
Baca Juga: Berbagai Aturan Baru Haji 2025: Prioritaskan yang Belum Pernah Haji!
Sertifikasi ISO 27001 bertujuan melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi melalui manajemen risiko, sekaligus meningkatkan kepercayaan pihak terkait.
Sebagai sistem utama dalam penyelenggaraan haji, Siskohat berperan besar dalam mengatur pergerakan jemaah ke Arab Saudi.
Siskohat sendiri menyimpan data lengkap jemaah haji yang digunakan dalam berbagai proses, mulai dari pembuatan paspor, penerbangan, pemulangan, hingga layanan perbankan.
“Seluruh biodata calon jemaah haji mengacu kepada sistem komputer terpadu tersebut. Hingga kini sistem tersebut secara bertahap mengalami penyempurnaan dan dapat digunakan sebagai ‘cross check’ data keuangan di bank penerima setoran (BPS) dan jumlah data calon jemaah haji yang akan diberangkatkan,” ucap Hilman.
Sistem ini terus berkembang, mencatat keuangan terkait pendaftaran, pelunasan, dan pembatalan haji.
Selain itu, Siskohat terintegrasi dengan penerbangan untuk pra-manifest, perbankan untuk mutasi keuangan, serta seluruh bidang haji di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
(detik hikmah)
