Papua, mu4.co.id – Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens mengungkapkan bahwa dia telah menjadi sandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) selama satu tahun sejak tanggal 7 Februari 2023.
Menurut rekaman video yang didapat dari juru bicara OPM Sebby Sambom, Philip menyatakan bahwa dia dalam kondisi baik-baik saja selama satu tahun menjadi sandera oleh OPM. “Mereka memperlakukan saya dengan baik, saya berusaha untuk tetap positif,” ucap Philip dalam keterangan video, pada Rabu, 7 Februari 2024.
Berikut pernyataan Philips: https://youtu.be/zxqLJ4S4T7k?si=PKNbb653bjcEs4Il
Dalam rekaman video yang diambil pada 22 Desember 2023 itu, Philip menyatakan bahwa dia dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan mendapatkan dukungan. Philip meminta untuk dikirimkan obat untuk penyakit Asma yang dideritanya. Dia juga menyebutkan bahwa diminta untuk membuat rekaman video tentang kabarnya selama disandera, yang akan dikirimkan jika ada koneksi internet.
Sebelumnya, Mayor Jenderal Terianus Satto, Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, menyatakan bahwa penyanderaan Philip Mark Mehrtens oleh TPNPB-OPM bukanlah target utama. Pilot asal Selandia Baru itu dijadikan sebagai jaminan atas pelanggaran pemerintah Indonesia yang memperbolehkan penerbangan sipil masuk ke wilayah konflik antara OPM dan TNI-Polri.
“Penyanderaan terjadi sesuai standar hukum perang dan pilot Susi Air mendarat di wilayah perang dengan menggunakan perusahaan penerbangan Susi Air yang disubsidi oleh Pemerintah Indonesia dengan program Operasi Perintis,” ucap Terianus pada Rabu (7/2/2024).
Baca Juga: Satgas Yonif Raider 300/Bjw Berhasil Gagalkan Rencana Pemberontak OPM Papua
TNPB-OPM juga memberikan ancaman kepada Presiden Joko Widodo dan pemerintahan di Papua Barat yang tidak dapat memenuhi tuntutan dari organisasi Papua untuk membebaskan pilot Susi Air. “Pemerintah Selandia Baru juga masih tidak mau menerima tawaran baik dari TNPB,” tambah Terianus.
OPM menyatakan akan mengembalikan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens kepada keluarganya sebagai upaya untuk melindungi kemanusiaan dan memastikan hak asasi manusia terjamin. “Kami kembalikan melalui Yuridiksi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ucap Mayor Jenderal Terianus Satto.
Sumber: Tempo.co
