Jakarta, mu4.co.id – Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), Said Iqbal, menyindir DPR RI yang dinilai mudah menaikkan gaji dan tunjangan, sementara buruh harus berjuang di jalan demi upah minimum.
Ia pun menilai sikap DPR kurang peka terhadap kondisi rakyat saat ini, bahkan menyoroti anggota Dewan yang terlalu santai di sidang meski mendapat tunjangan besar.
“DPR aja naikin tunjangan seenak-enaknya dia. Dia naikin gaji seenak-enaknya dia. Pakai joget-joget lagi. Di mana hati nuraninya? Itu yang menyakiti rakyat. Itu yang menyakiti buruh,” ungkap Iqbal saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI Kamis (28/8) lalu, dikutip dari Kompas pada Sabtu (30/8).
“Buruh gajinya rata-rata Rp5 juta. Bahkan masih banyak yang Rp3 juta di daerah. Lihat DPR gajinya berapa? Gajinya 100 juta sebulan! Siap mogok nasional? Siap setop produksi Kita kasih liat ke mereka siapa kita!” lanjutnya.
Iqbal menegaskan, buruh harus turun ke jalan hanya untuk menuntut kenaikan upah minimum 8,5 persen pada tahun 2026, meski angka itu sudah sesuai rumus yang ditetapkan pemerintah dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2024.
“Buruh sampai turun ke jalan hanya untuk kalau naik 8,5 persen rata-rata ya. Itu Rp200.000. Sedangkan dia naikin tunjangan perumahan aja Rp50.000.000. Kali 12 bulan, setahun Rp600.000.000. Nyewa di mana itu Rp600.000.000, di surga? Mahal banget,” jelas Iqbal.
Baca Juga: Setelah Oktober 2025, Anggota DPR Tak Akan Terima Lagi Tunjangan Perumahan Rp 50 Juta!
Iqbal menekankan, tuntutan buruh agar upah minimum naik bukanlah sesuatu yang berlebihan, sebab sudah berlandaskan data inflasi dari Badan Pusat Statistik serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jumlahkan saja, enggak perlu matematika seorang profesor. Itu sudah ada rumusnya,” tegas Iqbal.
(Kompas, @trendingbuzz.id)
