Sempat Terjadi Dualisme Kepemimpinan, Kemenkum Sahkan Kepengurusan PMI yang Diketuai JK!

Jakarta, mu4.co.id – Kementerian Hukum mengesahkan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 yang dipimpin Jusuf Kalla (JK), yang tertuang dalam surat nomor M.HH-AH.01-11.

“Kementerian Hukum Republik Indonesia menerima dan mengakui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta susunan kepengurusan Palang Merah Indonesia hasil Musyawarah Nasional XXII yang menunjuk Bapak M. Jusuf Kalla sebagai ketua umum,” bunyi bagian akhir surat tersebut.

Surat yang bertanggal 19 Desember itupun diumumkan ke publik oleh JK saat pelantikan pengurus PMI. Ia menegaskan tidak ada lagi dualisme karena pemerintah tak mengakui PMI versi Agung Laksono.

“Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (mengesahkan pengurus PMI dengan ketua umum Jusuf Kalla). Itulah kesimpulannya dari surat-surat ini yang saya terima langsung. Tidak ada yang disebut dualisme. Tidak ada disebut ada PMI tandingan karena pertandingan sudah berakhir,” ujar JK di Markas Pusat PMI, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Baca juga: Pelantikan Pengurus Pusat PMI, Berikut Nama-nama Pengurusnya!

Diketahui sebelumnya, sempat terjadi dualisme kepemimpinan di dalam tubuh PMI, yakni Jusuf Kalla terpilih melalui Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024, sementara Agung Laksono mengklaim terpilih sebagai ketua umum lewat Munaslub yang digagasnya, dan Agung pun telah membentuk kepengurusan baru dan sudah diserahkan ke Menkum Supratman.

Terkait hal tersebut, JK pun menyebut orang-orang yang ikut dengan Agung Laksono adalah mantan pengurus PMI yang telah dipecat. Ia meminta Agung Laksono tidak lagi mengklaim sebagai pengurus PMI. Menurutnya, Agung dan timnya tetap bisa berkontribusi untuk kemanusiaan dengan nama lain.

“Itu boleh-boleh saja. Selama tidak memakai PMI dan apa-apa lainnya. Itulah atau organisasi apa, kumpulan apa, kumpulan pendonor silakan,” ucapnya.

Adapun struktur pengurus PMI Pusat periode 2024-2029 yang dipimpin Jusuf Kalla (JK) sebagai berikut:

Pelindung: Presiden Republik Indonesia
Dewan Kehormatan
Ketua: Ginandjar Kartasasmita
Anggota Dewan Kehormatan:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
3. Menteri Kesehatan RI
4. Sofyan Wanandi
5. Safruddin Kambo
6. Hamdan Zoelva

Ketua Umum: M. Jusuf Kalla
Wakil Ketua Umum: Nanan Soekarna
Sekretaris Jenderal: A.M. Fachir
Bendahara: Suryani Sidik Motik
Ketua Bidang Organisasi: Sudirman Said
Ketua Bidang Hubungan Internasional: Hamid Awaluddin
Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah: Linda Lukitari Waseso
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Asmawi Syam
Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial: Fachmi Idris
Ketua Bidang Pengembangan Sumber Dana: Suwandi Wiratno
Ketua Bidang Pengembangan Unit Usaha: Johny Darmawan
Ketua Bidang Hukum dan Aset: Rapiuddin Hamarung
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Adaptasi Iklim: Niniek Kun Naryatie
Ketua Bidang Relawan: Sasongko Tedjo
Ketua Bidang Diklat dan Humas: Nuraini Bawazier
Anggota:

1. Josef A. Nae Soi
2. A. Rukman Nurdin
3. Tri Bowo Budi Santoso
4. Tauphan Ansar Nurs
5. Cri Sajjana P. Wekadigunawan
6. Jacobus Dwihartanto.
   (cnnindonesia.com, tempo.co)