Jakarta, mu4.co.id – Mulai 2026, tanggung jawab penuh penyelenggaraan haji Indonesia akan dipegang Badan Penyelenggara (BP) Haji, menggantikan peran utama Kementerian Agama.
Usai haji 2025, BP Haji langsung melakukan evaluasi menyeluruh, khususnya terkait kualitas dan kinerja petugas yang mendampingi jemaah di Tanah Suci.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut ada petugas yang ikut serta tetapi tidak menjalankan tugasnya secara maksimal.
Dalam evaluasi haji 2025, Dahnil mengungkapkan ada petugas yang memanfaatkan status “petugas haji” hanya untuk berhaji gratis tanpa menjalankan tugas maupun untuk membantu jemaah.
Baca Juga: Petugas Haji 2025 Bakal Libatkan TNI. Simak Penjelasannya!
“Ini tidak bisa dibiarkan. Haji bukan ajang jalan-jalan, apalagi dengan mengatasnamakan tugas,” ujar Dahnil dikutip dari Redaksiku, Sabtu (2/8).
BP Haji menilai perilaku tersebut merusak semangat pelayanan dan menghambat efisiensi tim. Padahal, petugas haji seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendukung kenyamanan dan keselamatan jemaah, bukan menjadi beban di tengah padatnya ibadah.
Sebelumnya, pelatihan petugas haji selama ini hanya dilaksanakan selama tiga hari, sehingga dinilai belum cukup untuk membentuk kesiapan mental, disiplin, dan fisik.
Dahnil menegaskan ibadah haji membutuhkan ketahanan tinggi, terutama saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Baca Juga: Usung Tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas, Ini Persyaratan Petugas Haji 2025!
Oleh karena itu, BP Haji berencana menerapkan pelatihan ala militer selama minimal satu bulan di barak untuk membentuk petugas yang tangguh, kompak, serta terampil berkomunikasi, termasuk dengan bahasa Arab fungsional.
BP Haji akan menggandeng TNI untuk pelatihan yang lebih disiplin dengan harapan petugas haji nantinya siap secara teknis, memiliki jiwa kepemimpinan, dan semangat kebersamaan yang kuat.
Melalui pendekatan semi-militer, BP Haji bertujuan memastikan setiap petugas memiliki integritas, rasa tanggung jawab, serta fisik yang kuat.
(Redaksiku)
