Respons Muhammadiyah atas Pernyataan MUI soal Haram Umumkan Lebaran Selain Pemerintah

Dwi Nur Zayyan

Ming, 22 Maret 2026
08:10

Bantul, mu4.co.id – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis sempat mengeluarkan pernyataan terkait perbedaan penetapan Idulfitri 1 Syawal 1447 H. Ia menyebut perbedaan tersebut sempat dinilai haram karena tidak mengikuti keputusan pemerintah dalam menentukan hari raya.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir mengimbau para tokoh agama agar tidak menyampaikan pernyataan terkait perbedaan penetapan Idulfitri 1447 H yang dapat memicu suasana tidak kondusif.

“Para tokoh agama hindarilah ujaran-ujaran, pernyataan-pernyataan yang justru menimbulkan suasana yang tidak baik di masyarakat,” ujar Haedar usai melaksanakan salat Idulfitri 1447 H di UMY, Bantul, DIY, dikutip dari CNN, Ahad (22/3).

Haedar menilai masyarakat Indonesia mampu bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan ini. Karena itu, ia mengimbau semua pihak tidak mencari pembenaran sendiri atau menyalahkan pihak lain terkait perbedaan waktu Lebaran.

“Tidak perlu kita centang, mempertajam perbedaan. Pertama, karena kita sudah biasa berbeda. Yang kedua, tidak perlu mencari argumen apapun untuk membenarkan diri lalu memvonis pihak lain yang berbeda, baik yang orientasinya kewargaan maupun orientasinya kepemerintahan,” ucap Haedar.

“Jalani Idulfitri, baik yang tanggal 20 (Maret) maupun yang tanggal 21, bahkan ada yang kemarin, untuk lebih khusyuk dalam beribadah dan menimbulkan kesalehan jiwa dan pikiran, sehingga kita tidak digoda oleh hasrat-hasrat perbedaan yang menajamkan keretakan dan luruhnya ukhuwah,” jelasnya.

Haedar juga sebelumnya menegaskan perbedaan penetapan Idulfitri terjadi karena perbedaan metode, bukan bentuk pembangkangan terhadap pemerintah atau Kementerian Agama.

“Jangan karena berbeda Idulfitri, lalu kami dianggap tidak ikut ulil amri. Soal penentuan awal Ramadan, Syawal, Zulhijah, dalam pandangan keagamaan kami–dan saya yakin dalam pandangan pada umummya–itu wilayah ijtihad. Seluruh muslim atau golongan muslim bahkan negara, belum bisa sepakat soal metode,” jelas Haedar.

“Nah disaat seperti ini, mestinya negara itu netral,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, sementara pemerintah memakai kriteria MABIMS (imkanur rukyat), yang keduanya merupakan ijtihad ilmiah yang sah dalam Islam.

Terkait ketaatan kepada ulil amri, Muhammadiyah memandang hal itu tidak bersifat mutlak dalam urusan ibadah jika terdapat dasar ijtihad yang kuat. Perbedaan ini termasuk ranah furu’iyah yang seharusnya dihormati.

Selain itu, Muhammadiyah juga mendorong penerapan kalender Hijriah global tunggal agar tercipta keseragaman penentuan waktu ibadah umat Islam di seluruh dunia.