Media Utama Terpercaya

26 Oktober 2025, 17:41
Search

Rencana Aksi Demonstrasi 1 September di Banjarmasin, Berikut Ini 5 Tuntutan yang Disampaikan!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Print
Gedung DPRD Provinsi Kalsel
Aksi demonstrasi akan digelar pada Senin, 1 September 2025 di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel [Foto: Banjarmasinpost]

Banjarmasin, mu4.co.id – Menyusul gelombang demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota di Indonesia, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan memastikan akan menggelar aksi besar-besaran pada Senin, 1 September 2025, pukul 09.00 Wita. Aksi akan digelar di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin.

“Kami menyatakan sikap. Kami tidak akan tunduk pada kesewenang-wenangan, kami tidak akan tinggal diam atas ketidakadilan,” ucap Rizki, Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, mengutip dari siaran pers Aliansi Kalsel Melawan, Sabtu (30/8/2025).

Aksi ini akan diawali dengan berkumpul di Taman Kamboja, Jalan Anang Adenansi, sebelum bergerak menuju titik aksi, yang akan melibatkan empat elemen massa, yaitu mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), buruh, serta masyarakat secara umum.

Baca juga: Pascademonstrasi di Jakarta, Sejumlah Rumah Anggota DPR Hingga Sri Mulyani Dijarah Massa!

Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan bakal menyuarakan isu nasional dan lokal, di antaranya soal gaji dan tunjangan anggota dewan agar diturunkan sesuai dengan kondisi keuangan negara.

Adapun isu lokal yang diangkat seperti penolakan rencana penetapan Taman Nasional Meratus yang dinilai dapat mengancam masyarakat adat. Aliansi juga menuntut penghentian monopoli batu bara, penyelesaian konflik agraria perkebunan sawit, dan berbagai persoalan masyarakat di Kalsel.

Baca juga: Suasana Jakarta Sabtu Malam Mencekam. Apa Yang Terjadi?

Dilansir dari Idntimes.com, Ahad (31/8) disebutkan ada lima tuntutan utama yang akan mereka sampaikan dalam aksi pada Senin, 1 September 2025, di Banjarmasin:

  1. Reformasi DPR: efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaan dana. Menuntut kehadiran Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, tanpa perwakilan.
  2. Reformasi Polri: revisi UU Polri, hentikan tindakan represif aparat, dan menuntut Kapolri mundur bila tak berkomitmen.
  3. Usut tuntas dan tuntut pertanggungjawaban atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.
  4. Tolak penetapan Taman Nasional Meratus, monopoli batu bara, dan selesaikan konflik agraria sawit yang merugikan masyarakat Kalsel.
  5. Segera sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.
[post-views]
Selaras