Jakarta, mu4.co.id – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025 dinilai masih rendah, membuat 15 pemda tercatat memiliki simpanan dana terbesar di bank.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana mengendap di perbankan mencapai Rp234 triliun, meski anggaran dari pusat sudah disalurkan dengan cepat.
“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025, dikutip dari detik finance, Rabu (22/10).
Purbaya mengungkapkan, hingga September 2025 realisasi belanja APBD baru Rp712,8 triliun atau 51,3% dari total Rp1.389 triliun, turun 13,1% dibanding tahun sebelumnya. Ia menilai, lambatnya serapan anggaran membuat ekonomi daerah ikut melambat.
Belanja pegawai turun tipis 0,7%, sementara belanja modal merosot lebih dari 31% menjadi Rp58,2 triliun. Belanja barang dan jasa juga turun 10,5%, dan belanja lainnya anjlok 27,5%, mencerminkan lemahnya eksekusi anggaran di berbagai sektor.
Baca Juga: Realisasi Belanja Daerah Rendah, Menteri Keuangaan Pertimbangkan Tarik Dana Pemda
“Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito,” tegas Purbaya.
Purbaya mengimbau kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengelola dana daerah agar bijak mengatur keuangan, tidak membiarkan dana mengendap, serta mempercepat belanja produktif. Ia juga menekankan pentingnya menjaga tata kelola dan integritas karena kepercayaan publik dan investor merupakan modal utama pembangunan.
Berikut 15 Pemda dengan simpanan tertinggi berdasarkan data Kementerian Keuangan, yaitu:
- Provinsi DKI Jakarta Rp14,6 triliun
- Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun
- Kota Banjarbaru Rp5,1 triliun
- Provinsi Kalimantan Utara Rp4,7 triliun
- Provinsi Jawa Barat Rp4,1 triliun
- Kabupaten Bojonegoro Rp3,6 triliun
- Kabupaten Kutai Barat Rp3,2 triliun
- Provinsi Sumatera Utara Rp3,1 triliun
- Kabupaten Kepulauan Talaud Rp2,6 triliun
- Kabupaten Mimika Rp2,4 triliun
- Kabupaten Badung Rp2,2 triliun
- Kabupaten Tanah Bumbu Rp2,11 triliun
- Provinsi Bangka Belitung Rp2,10 triliun
- Provinsi Jawa Tengah Rp1,9 triliun
- Kabupaten Balangan Rp1,8 triliun
(Detik finance)
