Jakarta, mu4.co.id – Save R2 atau tenaga honorer K2 (tenaga honorer yang telah lama bekerja di instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, namun belum memiliki status sebagai ASN), ramai disuarakan di media sosial.
Seruan Save R2 tersebut disuarakan sebab banyaknya tenaga honorer K2 yang tidak mendapatkan formasi saat perankingan di seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 tahap 1 dan adanya wacana dioptimalisasi seleksi PPPK 2024 tahap 2.
Salah satu honorer K2 di Kabupaten Kerinci, Rizal mengatakan awalnya sangat berharap bisa lulus PPPK penuh waktu. Namun, faktanya malah tidak jelas nasibnya. Dirinya menyampaikan daripada tidak dapat formasi lebih baik menjadi PPPK paruh waktu. Namun sayangnya, janji pemerintah untuk mengalihkan mereka ke paruh waktu belum terealisasi
“Belasan tahun saya mengabdi menjadi penjaga sekolah. Ikut seleksi PPPK 2024 tahap 1, tetapi malah tidak lulus alias tidak dapat formasi. Mana janjinya 1,7 juta honorer database dapat NIP PPPK paruh waktu maupun penuh waktu,” ujarnya dilansir dari JPNN, Senin (06/01/2025).
Baca juga: Pakaian Dinas ASN Termasuk PPPK Tahun 2025, Berdasakan Permendagri Terbaru!
Terkait hal tersebut, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi, Nur Baitih pun buka suara. Ia mengimbau pemerintah untuk mendahulukan honorer K2 pada pengangkatan PPPK 2024 tahap 1, sebab banyak honorer K2 yang usianya kritis, seperti 56 tahun dan jika menunggu optimalisasi, otomatis mereka baru diangkat tahun 2026. “Keburu mereka pensiun dan ini sangat tidak adil bagi honorer K2,” serunya.
Pihaknya pun berharap pemerintah mengingat R2, yang merupakan utang janji bertahun-tahun belum terselesaikan, lantaran pemerintah terus menerus memasukkan honorer dengan berbagai kategori. “Kalau fokusnya ke database BKN kejadiannya enggak akan begini. Lah ini 1,01 juta formasi PPPK 2024 diperebutkan honorer database dan non-database. Keadilannya di mana ya,” tegasnya.
Perempuan yang akrab disapa Bunda Nur itupun khawatir bila pemerintah mengeyel menunggu optimalisasi untuk R2 mereka tidak merasakan menjadi ASN. “Ibu MenPAN-RB dan Pak Aba (Plt. Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB) bilang honorer yang tidak ada formasi diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan dapat NIP dengan penggajian tidak mengurangi pendapatan mereka saat menjadi honorer,” tuturnya.
Bunda Nur pun menyampaikan bahwa banyak honorer K2 yang geram dengan kebijakan saat ini, karena pernyataan menteri yang tidak sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan. Sebab, regulasinya tidak memikirkan honorer berusia kritis.
Dia mencontohkan di Jakarta lebih dari 100 honorer K2 yang berstatus R2 tidak mendapatkan formasi dalam seleksi PPPK 2024 tahap 1, sementara honorer non-K2 atau R3 (peserta yang terdaftar database BKN) malah banyak yang lulus menjadi PPPK penuh waktu. “Saya sudah membayangkan bagaimana honorer menumpuk di tahap 2, karena antara formasi dan jumlah honorer tidak sesuai,” ucapnya.
Bunda Nur pun menegaskan kalau PPPK tahap 1 selesai artinya program kerja 100 hari MenPAN-RB Rini Widyantini berhasil. Dirinya juga menyampaikan ancaman pemutusan hubungan kerja mengintai R2 karena daerah-daerah tidak menganggarkan lagi gaji honorer pada 2025, padahal sudah ada surat edaran MenPAN-RB Rini agar tetap menyediakan anggarannya.
“Korban mulai berjatuhan lho. Honorer K2 usia 56 status R2 diberhentikan tidak diperpanjang kontrak kerjanya karena dianggap tidak lulus dan usia tidak produktif. Saking stres dibawa pikiran terus stroke dan akhirnya meninggal. Kenapa ya pemerintah enggak berpikir kaya gitu efeknya,” pungkasnya.
