Samarinda, mu4.co.id – Baru-baru ini muncul wacana pembentukan provinsi baru di Pulau Kalimantan, yakni Provinsi Kalimantan Tenggara, yang lahir dari pemekaran wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Seperti yang diketahui, Pulau Kalimantan sendiri adalah pulau terbesar ke-tiga di dunia, yang hanya memiliki 5 provinsi. Dimana hal tersebut dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan pengelolaan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan, meski Kalimantan Timur sudah memiliki Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Oleh karena itulah muncul dorongan untuk menciptakan provinsi tambahan guna mengoptimalkan pengelolaan wilayah dan pelayanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pemerintahan daerah.
Baca juga: Usulan Pemekaran Kalteng di Respons Positif Ma’ruf Amin
Adapun rencana pemekaran wilayah tersebut akan mencakup beberapa kabupaten yang saat ini berada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Diantara kabupaten yang diusulkan masuk dalam Provinsi Kalimantan Tenggara tersebut yaitu:
- Kabupaten Kutai Barat (Kalimantan Timur), yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk tambang dan perkebunan.
- Kabupaten Paser (Kalimantan Timur), yang dikenal dengan potensi tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit.
- Kabupaten Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), yang saat ini menjadi bagian dari wilayah IKN, juga diusulkan untuk bergabung dengan provinsi baru.
- Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan), yang dikenal dengan kekayaan maritim dan perikanan.
- Kabupaten Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), yang dikenal dengan sektor pertambangan dan perkebunan.
Pembentukan Provinsi Kalimantan Tenggara tersebut pun diharapkan akan membawa dampak positif bagi masyarakat di wilayah tersebut, guna terciptanya pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan publik yang lebih baik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Kendati demikian, terdapat tantangan dalam proses pemekaran, termasuk kepastian regulasi dan dukungan dari pemerintah pusat. Pemekaran wilayah membutuhkan perencanaan yang matang, anggaran yang memadai, serta dukungan politik dan administratif dari berbagai pihak.
(harianhaluan.com)
