Bandung, mu4.co.id – Kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Posyandu Desa Cigombong, Cipongkor, Bandung Barat, kini menimpa ibu hamil, ibu menyusui, serta dua anak kecil.
Mereka mengalami gejala mual, pusing, sakit tenggorokan hingga nyeri perut usai menyantap menu MBG pada Rabu (24/9).
Seluruh korban telah dibawa ke Posko Penanganan di Kantor Kecamatan Cipongkor, dengan satu anak mendapat perawatan intensif.
Baca Juga: MBG Diusulkan Jadi Uang Tunai Usai Maraknya Keracunan Makanan, Ini Tanggapan Pemerintah!
Korban, Siti Fatimah (26) yang sedang hamil, mengaku lemas dan mual setelah memakan tahu dan stroberi dari paket MBG.
Sementara Siti Nuraeni (25), seorang ibu menyusui, mengalami nyeri perut dan pusing setelah mengonsumsi makanan yang sama. Nuraeni menyebut sebelumnya sudah delapan kali menerima paket MBG tanpa kendala, namun kejadian kali ini membuatnya trauma untuk kembali mengonsumsinya.
“(Yang saya makan) stroberi sama tahu, mulai terasa (gejala) jam 12 siang,” ujar Nuraeni yang mengaku menerima MBG tersebut sekitar pukul 10 pagi, dikutip dari CNN, Ahad (28/9).
Seperti yang diketahui, program MBG kini diperluas ke Kota Bandung, Jawa Barat, dengan menyasar ibu hamil dan menyusui. Langkah ini diambil agar manfaat program tidak hanya dirasakan anak sekolah, tetapi juga kelompok rentan yang membutuhkan gizi tambahan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal kemudian menyoroti kasus keracunan program MBG di Cipongkor, Bandung Barat, yang menimpa ibu hamil dan menyusui. Saat meninjau Posko Penanganan pada Kamis (25/9), ia mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap dapur penyedia makanan agar insiden serupa tidak terulang.
“Nah, ini apalagi (ibu hamil dan menyusui jadi korban) yang tadi saya ingatkan. Makanya kita ketemu dengan para mitra pemilik dapur yang ada di Kecamatan Cipongkor ini,” ucap Cucun.
Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan bahwa pengolahan makanan di dapur kolektif kerap dilakukan serentak, sehingga risiko kontaminasi bisa berdampak pada semua kalangan, termasuk ibu hamil dan menyusui. Ia menilai kasus ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan pangan yang selama ini hanya bergantung pada satu institusi.
Ke depannya, Cucun menegaskan perlunya melibatkan lebih banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga pengawas lain, agar perlindungan terhadap kelompok rentan dapat lebih optimal.
(Gotvnews, CNN, Metro TV, Tribun Jabar)
