Jakarta, mu4.co.id – Program Guru Penggerak (PGP) dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) terus menjadi perhatian publik. Koalisi Pendidikan Nasional (KPN) bahkan merekomendasikan kepada Komisi X DPR-RI agar program ini dihapus.
Hal ini disampaikan oleh Iman Zanatul Haeri, Koordinator Nasional KPN pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI pada Rabu (30/10).
Iman menyebut Program Guru Penggerak di Mendikdasmen menghabiskan anggaran yang sangat besar, mencapai total sekitar Rp3 triliun. Jumlah ini lebih besar dibandingkan anggaran untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Program Guru Penggerak kalau dihitung secara akumulatif itu 3 triliun dananya jauh lebih besar berkali-kali lipat dari pada PPG,” ucap Iman dikutip dari Klik Pendidikan, Jum’at (8/11).
KPN mengungkapkan bahwa biaya PGP per guru mencapai Rp19-20 juta, yang dinilai lebih bermanfaat jika dialokasikan ke program PPG dan dapat menjangkau lebih banyak guru.
Saat ini, lebih dari 600 ribu guru belum mengikuti PPG. Menurut Iman, PGP tidak sejalan dengan konsep PPG yang sudah cukup sebagai penanda profesionalisme guru, sehingga program PGP dianggap tidak diperlukan.
“Padahal kalau guru mau profesional ya harusnya PPG,” ujar Iman.
Menurut KPN, program PPG sudah cukup untuk mencetak guru profesional dengan berbagai kompetensi yang dibutuhkan.
Hingga kini, belum ada keputusan resmi terkait penghapusan Program Guru Penggerak. Program ini bahkan baru saja menuntaskan pendaftaran Angkatan 12 pada Oktober 2024.
Usulan dari KPN mengenai penghentian program tersebut masih sedang dibahas dalam Rapat Kerja antara Mendikdasmen dan Komisi X DPR RI.
(Klik Pendidikan)
