Sumatra, mu4.co.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sektor swasta tertarik membeli material lumpur sisa bencana di Sumatra. Lumpur tersebut tersebar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akibat banjir bandang serta longsor pada November 2025 lalu.
“Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik,” ujar Prabowo dalam rapat penanganan bencana di Aceh, dikutip dari Tempo, Senin (5/1).
Prabowo menyebut pihak swasta dapat memanfaatkan lumpur sisa banjir yang tersebar di sungai maupun sawah. Ia mempersilakan pemerintah daerah menjual material tersebut karena dinilai bermanfaat dan perlu segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, pemanfaatan lumpur oleh swasta dapat mempercepat normalisasi sungai yang dangkal akibat sedimen, sekaligus memberi keuntungan langsung bagi pemerintah daerah.
“Nanti juga bermanfaat itu kalau bisa lumpurnya kalau ada swasta mau beli, ya monggo silakan, langsung dinikmati oleh daerah-daerah, ya kan? Benar, enggak? Gubernur, bupati ada semangat sedikit, ya, kalau tahu begitu,” kata Prabowo.
Mendengar pernyataan tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat. Lumpur pascabencana yang biasanya dianggap sebagai beban justru dilirik untuk dibeli. Hal ini memicu rasa penasaran soal nilai di balik material tersebut, termasuk dugaan adanya kandungan emas, mengingat sejumlah wilayah di Sumatra sejak lama dikenal kaya akan mineral.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang memastikan lumpur pascabencana mengandung emas.
Minat pihak swasta lebih mungkin terkait potensi mineral tertentu atau kebutuhan material untuk kepentingan industri. Selain itu, Sumatra juga dikenal sebagai wilayah penghasil minyak bumi, sehingga muncul pula spekulasi soal kemungkinan keterkaitan dengan sektor energi.
Namun, semua dugaan tersebut tetap memerlukan kajian ilmiah yang terbuka dan berbasis data, bukan sekadar asumsi.
Baca Juga: Pasca Bencana, Warga Aceh Dikejutkan dengan Temuan Emas. Begini Penjelasan Dosen UGM!
Pemerintah sendiri telah membentuk Satgas Kuala untuk menangani pendangkalan sungai di wilayah terdampak bencana di Sumatra, setelah usulan tersebut disetujui Presiden Prabowo. Satgas ini bertugas mempercepat pengerukan kuala dan sungai yang dangkal akibat endapan lumpur banjir.
Pembentukan Satgas Kuala tersebut diusulkan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan telah dikoordinasikan dengan TNI.
Sjafrie menjelaskan, Satgas Kuala memiliki dua fokus utama, yakni pengerukan atau pendalaman kuala, serta pengelolaan dan pemanfaatan air di kawasan tersebut. Kapal-kapal yang dikerahkan nantinya tidak hanya digunakan untuk mengeruk sedimen, tetapi juga mendukung fungsi lainnya sesuai kebutuhan.
“Kapal tersebut akan dipasang water treatment system, sehingga air yang ada di kuala bisa diambil, diolah, dan dimanfaatkan sebagai air jernih,” ujar Sjafrie.
Sjafrie sendiri menyampaikan bahwa Satgas Kuala resmi dibentuk pada Kamis, 1 Januari 2026 dan ditargetkan mulai beroperasi dalam kurun waktu dua pekan ke depan.
(Tempo, Kompasiana)
