Prabowo Ingin Bentuk Lembaga Pengelola Dana Umat. Ini Alasannya!

Rizali Rahman

Sel, 10 Februari 2026
21:22

Jakarta, mu4.co.id – Presiden Prabowo ingin membentuk lembaga pengelola dana umat karena dengan kerja sama antara ulama dan pemimpin, Indonesia akan mampu bangkit. Hal itu ia sampaikan ketika memberikan sambutan dalam pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Sabtu (7/2).

“Kalau tidak salah nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Saya diberi laporan oleh Menag, kalau dana umat semua dikelola dengan baik, itu bisa jumlahnya minimal Rp500 triliun satu tahun. Ulama dan umara bersatu, kita akan melihat kebangkitan bangsa Indonesia,” ujarnya dilansir dari fajar.co.id, Selasa (10/2).

Namun, rencana pembentukan pengelola dana umat ini mendapat beberapa kritikan dari berbagai pihak. Salah satuya dari Pegiat Media Sosial, Arif Wicaksono yang mengomentari bagaimana negara mengelola keuangan.

Arif memberi gambaran beberapa dana yang dikelola oleh negara, seperti dana haji dan keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Dana Haji sudah dikelola Negara, Deviden BUMN sudah dikelola Danantara,” kata Arif dikutip dari unggahannya di X, Selasa (10/2).

Menurutnya, sudah ada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), lalu untuk apa membuat lembaga pengelola dana umat lagi. Dan ia menilai dana umat mestinya untuk kesjahteraan umat itu sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menjanjikan bahwa pemerintah akan membangun kantor baru 40 lantai di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI) untuk MUI, organisasi masyarakat (ormas) Islam, dan lembaga-lembaga umat seperti Badan Zakat Nasional (Baznas).

“Saya sebagai presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter (persegi) untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan,” kata Prabowo.

Ia menjelaskan bahwa rencana pembangunan kantor baru ini merupakan ide Menteri Agama (Menag) karena beberapa bulan lalu imam besar Masjid Istiqlal tersebut datang dan menyampaikan bahwa saat ini kantor MUI tidak jelas keberadaannya.

”Ini permintaan Imam Besar (Masjid) Istiqlal Profesor Nasaruddin Umar kepada saya beberapa bulan yang lalu. Permintaan beliau juga sebagai menteri agama,” jelasnya.

(fajar.co.id)