Jakarta, mu4.co.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa DPR akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk tunjangan besar bagi anggota dewan serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Hal itu ia sampaikan usai bertemu pimpinan MPR, DPR, DPD, dan ketum partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Ahad (31/8).
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo dikutip dari Kompas, Senin (1/9).
Baca Juga: Gaji DPR Naik Capai Rp3 Juta Per Harinya, Jauh di Atas Rata-Rata Rakyat!
Prabowo menyatakan bahwa para ketua umum partai politik akan memberikan sanksi tegas kepada sejumlah anggota DPR yang ucapannya menimbulkan kegaduhan. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan wujud dari aspirasi tulus masyarakat.
“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” ucap Prabowo.
Baca Juga: Kontroversi Menkeu Sri Mulyani Samakan Pajak Dengan Zakat dan Wakaf. Ini Perbedaannya!
Pada pertemuan tersebut, terlihat dihadiri oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan B Najamudin, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid.
Sebelumnya, DPR disorot karena tunjangan rumah Rp50 juta per bulan serta kunjungan ke luar negeri. Kebijakan itu memicu unjuk rasa di berbagai daerah yang berujung kericuhan.
(Kompas)
