PM Malaysia Umumkan Tidak Ada Open House Idul Fitri. Ini Alasannya!

Malaysia, mu4.co.id – Akibat potensi dampak perang yang berkecamuk antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran, Pemerintah Malaysia mengambil langkah-langkah penghematan dan memutuskan untuk tidak akan mengadakan acara open house untuk Hari Raya Idul Fitri serta mengurangi jumlah perjalanan ke luar negeri sebagai bagian dari penghematan dana.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibarahim mengatakan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan pemerintah dan perusahaan investasi yang terkait dengan pemerintah juga telah diberitahukan tentang hal ini yang merupakan langkah hati-hati untuk membelanjakan dana secara bijaksana, mengingat potensi dampak perang tersebut.

Baca juga: Harga Obat di Indonesia Lima Kali Lebih Mahal Daripada Malaysia, Menkes Budi dan KPK Usut Sebabnya!

“Beberapa orang mungkin bertanya, jika situasinya terkendali dan pasokan kebutuhan pokok seperti minyak dan gas masih mencukupi, apa perlunya? Saya katakan ini adalah langkah yang logis dan bijaksana,” ujarnya dilansir dari detik, Jum’at (13/3).

“Para menteri dan semua anggota pemerintah dan departemen pemerintah telah diberitahu untuk membatasi kunjungan luar negeri mereka. Perjalanan yang sudah direncanakan dan bersifat wajib adalah pengecualian,” tambahnya.

Anwar yang juga selaku menteri keuangan mengungkapkan bahwa telah memerintahkan wakil perdana menteri Fadillah Yusof untuk memimpin komite khusus untuk mengawasi penegakan hukum terhadap penyelewengan bahan bakar RON95 dan diesel bersubsidi.

Baca juga: Akhir 2026 Bakal Beroperasi, Kereta Malaysia–Singapura Tawarkan Tarif Murah dan Akses Super Cepat!

Ia menganggap lonjakan harga minyak pasti akan membuat penyeludupan barang-barang bersubsidi tersebut semakin banyak. Ia juga mengatakan bahwa rapat Kabinet khusus akan diadakan pada tanggal 13 Maret untuk mempelajari posisi fiskal negara dan perkembangan terkini di kawasan tersebut.

“Menteri Keuangan II (Amir Hamzah Azizan) akan memimpin komite khusus yang terpisah untuk mempelajari dampak konflik terhadap perekonomian. Komite ini akan bertemu setiap hari dan akan mencakup menteri perekonomian (Akmal Nasir) dan kementerian terkait lainnya,” katanya.

(detiknews)