Perangkat Desa Ramai-Ramai Mengundurkan Diri dan Beralih Jadi Pekerja MBG. Ini Alasannya!

Jakarta, mu4.co.id – Fenomena pengunduran diri aparat desa dan beralih menjadi pekerja program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai ramai terjadi di berbagai daerah. Alasannya sederhana karena penghasilan yang didapat lebih jelas dan menjanjikan dibanding bertahan jadi aparat desa dengan status dan tunjangan yang tidak pasti.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, dalam Rapat Kerja bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, hal ini merupakan peringatan serius bagi keberlangsungan pemerintahan desa. Banyak keluhan dari kepala dusun dan kepala urusan (kaur) terkait status yang tidak jelas dan minimnya kepastian kesejahteraan. Hal ini membuat mereka mencari alternatif pekerjaan yang lebih realistis secara ekonomi.

Baca juga: Mulai Tahun Depan Anggaran MBG Fantastis Capai Rp1,2T Perhari!

“Mereka menyampaikan kepada kami, status kami ini sebenarnya seperti apa? Sampai hari ini belum ada kepastian. Tunjangan juga belum jelas. Akhirnya ada yang memilih pindah menjadi pekerja MBG karena dianggap lebih berpenghasilan,” ujar Hadi dilansir dari pojoksatu.id, Sabtu (7/2).

Hadi menegaskan bahwa perangkat desa berperan langsung dalam pelayanan masyarakat, pendataan, hingga pelaksanaan program pemerintah dan menjadi ujung tombak pembangunan di tingkat paling bawah. Namun, kesejahteraan mereka justru kerap terabaikan.

Jika dihitung, pendapatan pekerja MBG lebih konkret dibanding dengan insentif desa yang tidak jelas nominalnya. Legislator dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat II itu mengingatkan agar pemerintah jangan menutup mata terkait masalah ini.

Baca juga: Menteri Bappenas Tegaskan Pentingnya MBG, Sebut Lebih Mendesak Dibanding Lapangan Kerja

Hadi mendesak Kementerian Desa dan pemerintah pusat segera memberikan kepastian status, regulasi, serta jaminan kesejahteraan bagi perangkat desa. Karena jika dibiarkan bisa berakibat roda pemerintahan desa terganggu sebab kekurangan sumber daya manusia.

“Ini menjadi catatan penting, Pak Menteri. Jangan sampai desa-desa kita lumpuh karena perangkatnya memilih pergi. Negara harus hadir memberi kepastian agar mereka bisa fokus membantu pembangunan desa,” tegasnya.

Fenomena ini menjadi gambaran nyata bahwa meski program-program nasional berjalan, namun tanpa perhatian serius pada aparat desa, fondasi pembangunan justru berisiko rapuh dari dalam.

(pojoksatu.id)