Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah tidak memprioritaskan tranformasi digital dan pengembangan kecerdasan buatan dalam Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2026.
Prioritas alokasi anggaran belanja 2026 lebih diarahkan kepada sektor-sektor yang dinilai lebih fundamental dan mendesak, yakni kepada delapan bidang yang fokus pada kebutuhan dasar dan pertahanan. Prioritas yang dimaksud yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, Koperasi Merah Putih, pertahanan, dan hilirisasi.
Melihat hal itu, Visiting Senior Fellow ISEAS Yusof Ishak Institute Singapura, Yanuar Nugroho menyatakan bahwa bisnis digital nasional, yang salah satunya dipengaruhi oleh kecerdasan buatan, berkontribusi sekitar 8 % pada produk domestik bruto (PDB) pada 2016. Selanjutnya, angkanya diproyeksikan naik hingga 20 % pada 2045 apabila mendapatkan dukungan secara konsisten.
“Yang terjadi, saya kira, pemerintah memilih fokus anggaran pada kebutuhan dasar pendidikan, pangan, energi, kesehatan, dan pertahanan. Semuanya dianggap mendesak dan berpotensi memberikan dampak langsung dalam pencapaian janji/prioritas Presiden,” ujarnya, Selasa (19/08/2025).
Untuk diketahui, Singapura telah menyiapkan dana pemerintah khusus untuk infrastruktur, talenta, dan inovasi. Komitmen anggarannya mencapai 1 miliar dollar Singapura selama lima tahun sebagaimana tertuang pada anggaran pemerintah 2024. Keberhasilannya merefleksikan strategi negara-kota kecil dengan basis pengetahuan tinggi dan fiskal kuat.
Sementara bagi Indonesia, Yanuar menilai, dengan prioritas fiskal yang harus menjangkau skala sangat luas, digitalisasi dan Al akan lebih banyak diintegrasikan secara lintas sektoral ketimbang dibiayai melalui pos anggaran yang mandiri.
“Prioritas alokasi anggaran saat ini lebih diarahkan kepada sektor-sektor yang dinilai lebih fundamental dan mendesak dalam konteks pembangunan nasional. Pertanyaan besarnya apakah strategi anggaran khususnya terkait Al dipahami oleh kementerian pelaksananya?” ungkapnya.
Sementara itu, peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, mengatakan ibarat pertandingan sepak bola, strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto terlalu banyak bertahan ketimbang menyerang.
“Masyarakat bisa melihat banyak strategi ketahanan energi dan pangan. Akan tetapi, strategi penyerangan’ seperti industrialisasi yang sebenarnya mencetak lapangan kerja relatif minim,” katanya.
Meskipun demikian, Menteri Komdigi Meutya Hafid menyebutkan, Kementerian Komdigi telah menyiapkan peta jalan untuk mempercepat penguasaan Al oleh bangsa Indonesia, Strategi ini dimulai dengan pelatihan sumber daya manusia berskala nasional, bekerja sama dengan perguruan tinggi, serta kolaborasi dengan perusahaan teknologi global untuk mentransfer pengetahuan dan keahlian.
“Dengan strategi ini, Indonesia dapat melompat dari sekadar pengguna menjadi produsen teknologi, memperkuat kedaulatan digital, dan memastikan posisi yang terhormat di panggung ekonomi digital internasional,” kata Meutya.
(kompas.id)
