Pemerintah Bagikan Tanah ke 1 Juta Warga Miskin, Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem!

Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah berencana membagikan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) kepada satu juta warga miskin sebagai langkah mengentaskan kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. 

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan bahwa lahan yang diberikan berasal dari tanah negara di berbagai daerah, sekaligus mendukung percepatan dan perbaikan program reforma agraria.

“Kita membaca peta reforma agraria, agar seluruh pelaksanaan reforma agraria melibatkan masyarakat desil I dan II menjadi yang mendapatkan manfaat utama,” ujar Cak Imin dikutip dari CNN, Kamis (27/11).

Baca Juga: BPN: Tanah dan Rumah Warisan Yang Terlantar Bisa Jadi Milik Negara. Begini Cara Mencegahnya!

“Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menargetkan setidak-tidaknya 1 juta orang miskin (ekstrem) yang bisa menikmati program redistribusi lahan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA),” lanjutnya.

Cak Imin menegaskan bahwa pembagian TORA akan disesuaikan dengan lokasi masyarakat miskin ekstrem agar program tepat sasaran dan efektif. 

Ia berharap langkah ini dapat menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2026, sesuai target dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Wacanakan Kewajiban Daftar Ulang Sertifikat Tanah 1961-1997!

Cak Imin menyebut bahwa reforma agraria bagi warga miskin ekstrem mencerminkan perubahan pendekatan pengentasan kemiskinan di era Presiden Prabowo. Kebijakan ini tidak hanya fokus pada bantuan sosial, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat.

“Salah satu cara penanggulangan kemiskinan yang paling bagus dan berjangka menengah panjang adalah distribusi aset kepemilikan produksi, yaitu tanah,” ujar Cak Imin.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid optimistis penyaluran TORA kepada satu juta warga miskin ekstrem dapat berjalan efektif. Ia menambahkan, program ini akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Menko Muhaimin, sesuai amanat Inpres 8/2025.

(CNN)