Negara-Negara Bersikap Hati-hati soal Ajakan Dewan Perdamaian Trump yang Dinilai Saingi PBB

Dwi Nur Zayyan

Kam, 22 Januari 2026
20:47

AS, mu4.co.id – Sejumlah negara bersikap hati-hati menanggapi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dalam inisiatif “Dewan Perdamaian” atau Board of Peace (BoP) yang diklaim bertujuan menyelesaikan konflik global. Inisiatif ini dikhawatirkan dapat melemahkan peran PBB.

Hingga Senin, hanya Hongaria yang secara terbuka menerima undangan tersebut. Negara lain memilih tidak berkomentar karena khawatir BoP akan merugikan PBB. Reuters melaporkan, undangan telah dikirim ke sekitar 60 negara dan mulai tiba di ibu kota Eropa sejak akhir pekan.

BoP sendiri direncanakan akan dipimpin Trump seumur hidup, dengan fokus awal pada konflik Gaza sebelum meluas ke konflik global lainnya.

Trump mengumumkan pembentukan Board of Peace dengan syarat keanggotaan termasuk iuran 1 miliar dolar AS. Meski diklaim sebagai tahap lanjutan gencatan senjata Gaza, drafnya tak menyebut Gaza atau Palestina dan tidak membatasi wilayah kerja dewan. Hal ini memicu kecurigaan bahwa Trump ingin membentuk lembaga internasional tandingan PBB.

“Dewan Perdamaian adalah organisasi internasional yang berupaya meningkatkan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta menjamin perdamaian abadi di wilayah yang terkena dampak atau terancam konflik,” bunyi draf tersebut dikutip dari Republika, Kamis (22/1).

Keanggotaan BoP dibatasi hingga tiga tahun, kecuali negara membayar lebih dari 1 miliar dolar AS untuk menjadi anggota permanen. Gedung Putih menyebutnya sebagai peluang bagi negara yang berkomitmen pada perdamaian dan keamanan.

Sejumlah negara menunjukkan sikap beragam terhadap Dewan Perdamaian itu. Italia dan Kanada menyatakan kesiapan berkontribusi, dengan fokus pada Gaza hingga 2027 sesuai mandat Duta Keamanan PBB. Namun, banyak juga diplomat yang khawatir piagam dewan ini bisa melemahkan PBB dan mengikis perannya, bahkan disebut sebagai “PBB ala Trump”.

Para pemimpin sejumlah negara Barat dan Timur Tengah turut diundang. Trump ingin dewan segera bersidang dan berperan lebih luas dari Gaza.

Sementara itu, PBB menegaskan hanya mereka yang berwenang mempersatukan negara.

(Republika)