Jakarta, mu4.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggagas agar seluruh pasar di Ibu Kota akan menerapkan sistem transaksi nontunai berbasis QRIS mulai tahun 2026.
“Kalau di Jakarta iya, akan diperluas ke seluruh pasar yang ada. Sekarang ini semua pasar sudah memiliki kerja sama dengan bank binaannya,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Sabtu (25/10/2025).
Gubernur Pramono menjelaskan bahwa digitalisasi pasar memberikan banyak manfaat bagi pedagang maupun pembeli. Selain memudahkan transaksi, sistem pembayaran nontunai terbukti mampu menekan praktik kejahatan dan premanisme.
“Begitu masyarakat di pasar menggunakan QRIS, premannya akan berkurang signifikan, copetnya juga berkurang signifikan. Kalau dia curi QRIS-nya, nggak bisa dipakai buat belanja,” ujarnya.
Baca juga: Pertamina dan BI Akan Terapkan QRIS untuk Pembayaran Elpiji 3 Kg, Ini Tujuannya!
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, Iwan Setiawan juga menyambut baik rencana tersebut. BI pun akan menindaklanjuti arahan Pramono melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
“Ini ide luar biasa Pak Gubernur, dan disambut oleh Tim TP2DD. Kita akan follow up sesuai arahan beliau dan memperluas di tahun depan,” kata Iwan.
BI pun mencatat, sejak penerapan QRIS di pasar-pasar tradisional Jakarta, transaksi digital meningkat signifikan dan diterima dengan baik oleh para pedagang.
(cnnindonesia.com)
