Jakarta, mu4.co.id – Wacana pembuatan aplikasi layanan ojek online (ojol) oleh pemerintah kembali mengemuka. Kali ini, gagasan yang muncul mengarah pada konsep desentralisasi, di mana aplikasi buatan negara dapat dikelola langsung oleh pemerintah daerah (pemda) sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai pemda memiliki pemahaman lebih baik mengenai karakteristik transportasi di daerahnya. Karena itu, menurutnya, pengelolaan layanan tidak tepat jika hanya dipusatkan dalam satu model aplikasi nasional.
“Jika negara membuat aplikasi ojol sendiri, maka nantinya bisa diserahkan ke pemda agar diatur sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Dengan begitu, layanan akan lebih tepat sasaran,” kata Djoko dilansir dari Kompas.com, Selasa (16/9/2025).
Baca juga: Jaket Ojol Jadi Trend di Luar Negeri, Dikira Jaket Gangster Simbol Pemberani
Djoko menilai, penerapan desentralisasi berpotensi meringankan beban para pengemudi ojek online. Saat ini, potongan biaya dari perusahaan aplikasi swasta bisa mencapai lebih dari 20 persen. Jika layanan dikelola pemerintah lalu diserahkan kepada pemda, potongan tersebut bisa ditekan hingga maksimal 10 persen.
Menurut Djoko, kebijakan ini akan memberikan manfaat ganda. Pengemudi dapat merasakan kesejahteraan lebih baik karena tidak lagi terbebani potongan besar. Sementara itu, pemda bisa mengintegrasikan layanan ojol dengan moda transportasi publik lainnya, seperti angkot atau bus kota.
Ia juga menyoroti bahwa meski pemerintah pusat telah mengakui ojol sebagai lapangan kerja baru, regulasi yang ada saat ini belum cukup memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pengemudinya.
Sejumlah asosiasi pengemudi ojol pun sebelumnya berulang kali menyampaikan keberatan atas besarnya potongan biaya dari perusahaan aplikasi swasta. Dalam konteks ini, usulan Djoko dinilai bisa menjadi salah satu alternatif solusi, meski pelaksanaannya tetap bergantung pada komitmen politik pemerintah.
