Jakarta, mu4.co.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan untuk merespon sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang proyek kereta cepat menggunakan APBN.
Prasetyo mengungkapkan bahwa pembayaran utang proyek Whoosh sendiri tidak ada dibicarakan dalam rapat di Istana Kepresidenan.
Baca juga: Utang Kereta Cepat Whoosh Membengkak, KCIC Harus Bayar Bunga Hingga Rp2 T per Tahun ke China!
Sebelumnya, Menteri Keuangan menegaskan tidak akan menggunakan uang negara atau APBN untuk melunasi utang besar tersebut.
Proyek kereta tersebut kini menjadi sorotan karena beban utangnya sebesar 116 triliun.
Purbaya menolak karena menurutnya utang proyek kereta cepat ini bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan sepenuhnya tanggung jawab BUMN yang terlibat di dalamnya.
Baca juga: Kereta Cepat Whoosh Punya Kartu Berlangganan Baru, Berikut Rinciannya!
Purbaya mengatakan bahwa sejak Danantara terbentuk, seluruh dividen BUMN telah menjadi milik Danantara. Nilainya disebut bisa mencapai Rp80 triliun per tahun.
“Kalau sudah dibuat Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih, harusnya mereka atur dari situ. Jangan ke kita lagi (Kemenkeu), ” ujarnya dilansir dari kompas, Senin (13/10).
(Kompas, tribunnews)
