Jakarta, mu4.co.id – Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengunjungi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (23/1) untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 agar terbebas dari praktik korupsi.
Dalam pertemuan tersebut, Nasaruddin didampingi oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH), Mochamad Irfan Yusuf beserta wakilnya, Dahnil Anzar, dan Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.
Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan haji oleh Kemenag. Oleh karena itu, ia meminta pendampingan dari KPK untuk memastikan penyelenggaraan haji bebas dari praktik korupsi.
“Kami datang khusus untuk meminta pendampingan dalam pelaksanaan ibadah haji,” ujar Nasaruddin dikutip dari Tempo, Jum’at (24/1).
Baca Juga: Menag Nasaruddin Upayakan Biaya Haji 2025 Lebih Murah Namun Tetap Berkualitas
Ia menjelaskan bahwa pendampingan ini mencakup seluruh proses, mulai dari pendaftaran calon jamaah haji hingga pengadaan berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji seperti transportasi operasional, akomodasi, dan lainnya.
Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menyatakan bahwa KPK siap mendampingi penyelenggaraan haji tahun ini maupun di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan tugas KPK dalam memantau sistem administrasi.
“Dalam konteks KPK monitoring sistem administrasi pemerintah Indonesia, seperti memberikan saran-saran dan perbaikan penyelenggaraan haji tahun ini,” ujar Agus.
Komnas Haji Beri Saran Kepada KPK Untuk Pengawasan Penyelenggaraan Haji
Dalam hal ini, Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj berharap pertemuan antara Menag dan KPK tidak hanya berhenti pada tataran seremonial, namun harus ada tindak lanjut yang kongkret dan nyata. Mustolih menyarankan KPK membentuk tim untuk mengawasi tiga fase penting penyelenggaraan haji.
Pertama, tahap pra musim haji, mencakup proses penandatanganan kontrak seperti asuransi, penerbangan, konsumsi, hotel, transportasi, dan lainnya.
Kedua, fase pemberangkatan jemaah ke Arab Saudi, memastikan pelaksanaan sesuai kontrak terutama pada puncak haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).
“Ketiga, fase pasca puncak haji hingga pemulangan jemaah ke tanah air. Tahap ini juga tidak kalah penting untuk memastikan layanan tetap sesuai dengan koridor,” ucap Mustolih.
(Tempo, Kemenag)
