Jakarta, mu4.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan iuran keanggotaan Board of Peace akan diambil dari pagu anggaran Kementerian Pertahanan.
Seperti yang diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani piagam Board of Peace di Davos pada 22 Januari 2026 sebagai simbol keikutsertaan Indonesia. Iuran yang ditetapkan mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.
“Ya nanti pasti selalu lewat Kemenhan,” ujar Menkeu Purbaya dikutip dari CNBC, Kamis (5/2).
Meski begitu, Purbaya menegaskan jika anggaran di Kemenhan tidak mencukupi, pemerintah akan melakukan realokasi dari pos anggaran lain. Namun, ia belum merinci pos anggaran yang akan dijadikan cadangan.
Baca Juga: Spanyol dan Jerman Tolak Masuk Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Apa Alasannya?
“Nanti kita lihat. Kalau enggak cukup ya kita realokasi, kan? Yang penting adalah kita akan menjaga anggarnya tetap terjaga,” ucapnya.
Anggaran Kementerian Pertahanan pada 2026 ditetapkan sebesar Rp187,1 triliun dengan porsi terbesar dialokasikan untuk modernisasi pertahanan, termasuk pengadaan alutsista TNI, kebutuhan non-alutsista, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung.
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 yang diundangkan pada 28 November 2025. Dalam aturan tersebut, anggaran Kemenhan dibagi ke dua fungsi utama, yaitu fungsi pertahanan sebesar Rp186,6 triliun dan fungsi pendidikan sebesar Rp490 miliar.
(CNBC)
![Majelis Ulama Indonesia [MUI]](https://mu4.co.id/wp-content/uploads/2026/02/IMG_6236-300x169.jpeg)
