Menhan Sjafrie Sebut Bandara di Morowali Tanpa Pengawasan Negara, Ini Kata Kemenhub!

Jakarta, mu4.co.id – Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin baru-baru ini menyatakan terdapat bandara tanpa kehadiran negara di lokasi pertambangan Morowali, Sulawesi Tengah. Hal itupun menjadi perhatian serius pemerintah.

“Intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut,” kata Sajfrie usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).

Sajfrie menyebut kondisi Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) tersebut dapat menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan dan stabilitas ekonomi. Dirinya menegaskan bahwa negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional. Ia juga berjanji menyampaikan temuan dan hasil evaluasinya kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Ini merupakan hal yang anomali di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional. Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari mana pun asalnya,” katanya.

Baca juga: Bea Cukai Klarifikasi Temuan 250 Ton Beras Ilegal di Sabang, Tegaskan Tidak Pernah Beri Izin Impor

Menanggapi hal itu, Kemenhan Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait mengatakan pernyataan Menhan harus dipahami sebagai peringatan umum terkait pengawasan negara di obyek vital.

“Pernyataan itu pada dasarnya mengingatkan pentingnya kehadiran perangkat negara di setiap obyek vital. Untuk detailnya kami belum bisa menyampaikan, jadi sementara kami mengacu pada penjelasan umum yang sudah disampaikan Menhan saat kunjungan di lapangan. Intinya perhatian tersebut muncul dari evaluasi umum dan menjadi catatan agar pengawasan negara di titik strategis tetap kuat,” kata Rico, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, absennya pengawasan negara di sebuah bandara dapat membuka celah aktivitas yang tidak tercatat. Namun demikian, Kemhan masih menunggu pendalaman bersama instansi terkait sebelum memberikan penilaian risiko lebih perinci.

“Kalau pengawasan negara di sebuah bandara tidak lengkap, ruang bagi aktivitas yang tidak tercatat memang bisa terbuka, dan itu bisa berdampak pada keamanan nasional maupun lalu lintas ekonomi,” sambungnya.

Markas Besar (Mabes) TNI bahkan menyatakan bahwa terdapat Korps Pasukan Gerak Cepat yang siap mengamankan obyek vital, termasuk bandara. “TNI bersikap aktif dan responsif terhadap arahan Menhan, TNI telah menyiapkan pasukan dari Korpasgat yang ditugaskan dalam pengamanan Bandara IMIP sebagai salah satu obyek vital nasional,” jelas Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah.

Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Suntana membantah tudingan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin bahwa Bandara tersebut beroperasi tanpa izin pemerintah. Ia memastikan bandara tersebut sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan telah memenuhi perizinan sesuai aturan yang berlaku.

“Terdaftar, itu (Bandara IMIP) sudah terdaftar. Nggak mungkin bandara nggak terdaftar,” tegasnya saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
(kompas.com)