Albania, mu4.co.id – Perdana Menteri Albania, Edi Rama resmi menunjuk kecerdasan buatan (AI) bernama, Diella sebagai “menteri” yang akan menangani korupsi dalam kabinet barunya.
Diella diyakini dapat mengurangi kebocoran informasi yang tidak menyenangkan soal pemerintah. Ia juga tidak akan merugikan keuangan pemerintah lewat tindak korupsi.
Diketahui, selama ini korupsi menjadi masalah besar di negara berpenduduk 2,8 juta jiwa itu. Selain itu, mereka juga berupaya agar bisa bergabung dengan Uni Eropa (UE) pada 2027, yang mana salah satu syarat pentingnya yaitu reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.
“Kami bekerja dengan tim yang brilian, yang tidak hanya berasal dari Albania tetapi juga internasional, untuk menghasilkan model AI lengkap pertama dalam pengadaan publik,” ujar Rama yang baru saja memenangkan pemilu itu.
Sebelum ditunjuk sebagai menteri AI, Diella juga sudah pernah ditugaskan sebagai asisten virtual bertenaga AI, yang memandu para pelamar dan mengurusi dokumen resmi. Rama mengatakan Diella telah membantu lebih dari satu juta aplikasi. Sehingga ia yakin keberadaan Diella menandakan Albania bisa melompati negara-negara yang lebih besar dan maju.
Menanggapi hal itu, Dr Andi Hoxhaj dari King’s College London mengatakan langkah tersebut cukup berani mengingat AI adalah topik baru dalam dunia pemerintahan. Jika Diella berhasil menekan korupsi di Albania, tidak menutup kemungkinan negara lain mencontohnya.
“AI masih merupakan alat baru tetapi jika diprogram dengan benar, saat Anda mengajukan penawaran secara daring, Anda dapat melihat dengan jelas dan lebih dekat apakah suatu perusahaan memenuhi persyaratan dan kriteria,” katanya.
Meskipun demikian, penunjukan “menteri virtual” itu juga menuai kontroversi. Gazmend Bardhi, ketua kelompok parlemen Demokrat, menyebut langkah tersebut inkonstitusional. Ia menilai status resmi Diella perlu diperjelas. Hingga kini, Rama belum menjelaskan bentuk pengawasan manusia terhadap kerja Diella atau bagaimana mencegah risiko manipulasi AI.
“Lelucon Perdana Menteri tidak bisa dijadikan hukum negara Albania,” katanya.
(detik.com)
