Jakarta, mu4.co.id – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa usulan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp71,1 triliun ditujukan untuk memenuhi putusan MK terkait penggratisan SD–SMP swasta. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap.
“Alhamdulillah usulan kita untuk penambahan anggaran dapat setuju oleh Komisi X,” ungkap Abdul Mu’ti dikutip dari detik news, Senin (14/7).
Abdul Mu’ti berharap tambahan anggaran dapat mendorong peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang. Namun, ia menegaskan bahwa penerapan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta, tidak bisa dilakukan sekaligus di seluruh wilayah.
Baca Juga: FSGI Usul Sekolah Negeri dan Swasta yang Digratiskan Pakai Anggaran MBG
“Tapi paling tidak dukungan DPR untuk anggaran ini menjadi bagian penting dari upaya kita untuk dapat memberikan pemenuhan layanan pendidikan untuk semua,” lanjutnya.
Sebelumnya, Abdul Mu’ti mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp71,11 triliun untuk mendukung program wajib belajar 13 tahun. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, ia menyebut pagu indikatif anggaran Kemendikdasmen saat ini sebesar Rp33,65 triliun.
“Dengan demikian, tambahan anggaran yang diusulkan menjadi sebesar Rp71,11 triliun sehingga total anggaran yang kami usulkan dalam pagu anggaran menjadi Rp104,76 triliun,” ujarnya saat itu.
Sementara itu, Sekjen Kemdikdasmen Suharti menyatakan bahwa pihaknya telah menghitung kebutuhan anggaran untuk melaksanakan putusan MK terkait penggratisan SD–SMP swasta, yang akan diterapkan secara bertahap.
“Ini usulan prinsip-prinsip yang sudah disepakati bersama, pertama bahwa pemenuhan dilakukan secara bertahap, kemudian pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan kualitas,” ujar Suharti.
Suharti menjelaskan, berdasarkan simulasi dengan berbagai pendekatan, total anggaran yang dibutuhkan untuk sekolah swasta dan negeri mencapai Rp183,4 triliun.
(Detik news)